Ada Dugaan Korupsi di OPD Pemkab Malang, DPRD Minta Inspektorat Tingkatkan Pengawasan 

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq saat ditemui awakmedia.(blok-a.com/Putu Ayu Pratama S)
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq saat ditemui awakmedia.(blok-a.com/Putu Ayu Pratama S)

Kabupaten Malang, blok-a.com – DPRD Kabupaten Malang meminta inspektorat daerah lebih masif melakukan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari Dinas hingga tingkat desa.

Hal itu disampaikan menanggapi pemeriksaan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinakkeswan) Kabupaten Malang terkait dugaan korupsi vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Anggota Komisi Tiga DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq menyebut, perlu adanya pengawasan yang intens baik dari eksekutif maupun legislatif.

“Yang jelas engan dipanggilnya semacam itu bisa dijadikan evaluasi bagi kami di DPRD untuk selalu melakukan pengawasan. Namun, mana kala lebih berwenang lagi Inspektorat yang bisa melakukan pencegahan dari awal,” ujar Zia sapaan akrabnya saat ditemui awakmedia, Kamis (12/10/2023).

Dikatakan Zia, inspektorat lebih memiliki kewenangan lebih untuk memanggil maupun meminta data di seluruh OPD dibandingkan dengan DPRD.

“Biasanya kepolisian memanggil Inspektorat, sama kayak di Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD), sebelum aparat penegak hukum memanggil yang desa bersangkutan, dia (kepolisian) memanggil Inspektorat dulu untuk memastikan ada temuan atau tidak,” jelasnya.

Terlebih, Politisi Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang itu mengatakan, Banggar telah telah mengalokasikan anggaran untuk inspektorat terkait dengan pengawasan dan semacamnya.

“Makanya kita minta inspektorat. Karena kita juga sudah menambahkan anggaran untuk pengawasan. Karena inspektorat memiliki kewenangan lebih untuk itu,” bebernya.

Zia pun menyayangkan lengahnya pengawasan dari inspektorat.

Sebab, alokasi anggaan untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) cukup besar menurutnya, yang mana mengawasan harus dilakukan lebih ketat pula.

“Karena dana PMK ini bukan satu miliar dua miliar, tapi besar. Harusnya lebih diberikan pengawasan, saya meyakini sudah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat tapi kenapa kok Aparat Penegak Hukum (APH) masih menemukan itu, Apakah tidak ditindaklanjuti oleh dinas terkait?,” katanya.

Sementara itu, disinggung terkait dengan pengawasan yang dilakukan Banggar, ia mengatakan Banggar hanya mengalokasikan anggaran sejauh ini. Sedangkan untuk pengawasan diserahkan ke komisi yang membidangi, yaitu Komusi IV DPRD.

“Kami hanya melakukan pengawasan, kalau pengawasan di lapangan kami serahkan ke komisi terkait. Kalau peternakan ini kan di komisi empat ya. Jadi dewan dan Banggar hanya mengalokasikan anggaran saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, polisi telah mencium dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang soal vaksinasi PMK untuk hewan ternak beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo juga telah diperiksa oleh penyidik Polres Malang terkait dugaan korupsi vaksi PMK tahun anggaran 2022-2023.

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Rizki Saputro mengungkapkan, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Malang telah dimintai keterangan oleh penyidik.

“Pak Eko Wahyu Widodo selaku Kepala Dinas Peternakan sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Malang,” ujar Rizki Sabtu (7/10) kemarin. (ptu/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?