Blitar, Blok-a.com – Dalam rangka mengevaluasi perjalanan satu tahun kepemimpinannya, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menggelar diskusi terbuka bertajuk “Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Kota Blitar, Antara Harapan, Realita, dan Tantangan 5 Tahun ke Depan” di Area Museum PETA.
Acara yang berlangsung, Minggu (1/3/2026) tersebut, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pemerintah, awak media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat dan influencer.
Dalam sambutannya, Mas Ibin, sapaan akrab Wali Kota Blitar, mengungkapkan rasa bangganya terhadap capaian yang berhasil diraih oleh pemerintahannya dalam satu tahun terakhir.
“Terima kasih kepada semua OPD dan instansi terkait. Dalam satu tahun pemerintahan ini, kita berhasil mendapatkan 70 penghargaan. Saya merasa bangga memiliki tim OPD yang kapabel dalam tata kelola pemerintahan,” kata Mas Ibin.
Namun, di balik pencapaian tersebut, Mas Ibin tidak menutupi tantangan berat yang dihadapi Pemerintah Kota Blitar. Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran yang mencapai hampir 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdampak signifikan terhadap pelayanan publik.
“Hampir 80 persen APBD kita dipangkas, itu sangat berat bagi kami, sehingga banyak layanan yang akan terpaksa dipangkas,” jelasnya.
Mas Ibin juga memberi contoh beberapa program yang terdampak, seperti pengurangan bingkisan untuk pekerja selama Ramadan dan berkurangnya porsi penerima bantuan beras Kemasan Subsidi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada). Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan masyarakat.
Di hadapan sekitar 300 peserta, Mas Ibin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan.
“Jika ada hal yang kurang nyaman, kami sebagai pemerintah Kota Blitar meminta maaf kepada seluruh pihak. Ini semua adalah konsekuensi dari keterbatasan anggaran,” katanya.
Meski menghadapi kendala tersebut, Wali Kota bertekad membarikan arah kebijakan pemangkasan anggaran untuk program-program strategis jangka panjang, terutama di sektor pendidikan dan penanganan stunting. Ia juga menitikberatkan pada pentingnya sektor kesehatan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mas Ibin menambahkan bahwa Pemkot Blitar akan mendorong digitalisasi layanan, seperti penerapan e-parkir di fasilitas pemerintah, sebagai langkah untuk meningkatkan PAD. Ia optimis bahwa digitalisasi akan berdampak positif.
“Dengan digitalisasi, kita harapkan pendapatan akan meningkat,” ujarnya.
Menyoroti sektor pariwisata, Mas Ibin menyampaikan bahwa terdapat tren positif yang perlu dimaksimalkan. Terutama pada perhotelan dan restoran yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk efisiensi anggaran, ia juga menerapkan kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan (Tukin) pegawai. Di mana Tukin PNS akan dipangkas sebesar 15 persen dan pegawai PPPK sampai 50 persen.
“Kami harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran total 126 miliar,” ujar Mas Ibin.
Melalui langkah-langkah ekonomis ini, ia berharap dapat menghemat anggaran yang cukup signifikan dan memastikan bahwa efisiensi ini akan mendanai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Target kami adalah memastikan bahwa efisiensi ini akan mendanai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (jar/ova)