Blitar, Blok-a.com – Menjawab kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kritis, Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VI, Endro Hermono, bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar sosialisasi Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Kota Blitar, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bukti nyata upaya mendekatkan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme pengelolaan dana haji yang harus transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi umat.
Endro Hermono mengatakan, dana haji adalah amanah suci yang tidak boleh dikelola secara sembarangan. Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan hingga ke rincian terkecil.
“Pengelolaan keuangan haji harus terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana ini adalah milik umat, sehingga setiap langkah pengelolaannya harus menjamin keamanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” kata Endro Hermono.
Di era keterbukaan informasi saat ini, pertanyaan dari kalangan milenial semakin banyak dan tajam. Menyadari hal tersebut, kegiatan ini dirancang agar dapat menjawab rasa ingin tahu mereka secara langsung.
“Banyak pertanyaan dari generasi milenial tentang bagaimana pengelolaan haji berjalan. Alhamdulillah hari ini saya didampingi Mas Suryo, anggota komite yang juga milenial, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan tepat dan tuntas,” jelas Endro.
Selain menjelaskan tata kelola, Endro juga menegaskan komitmen kuat untuk menekan biaya penyelenggaraan haji agar semakin terjangkau. Ia memastikan pelaksanaan haji tahun 2026 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami dari Komisi VIII bersama BPKH terus berupaya menekan biaya haji agar bisa lebih murah lagi. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini insya Allah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Mengenai harapan penambahan kuota jemaah, Endro menjelaskan, bahwa kewenangan mutlak berada di tangan Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya telah mengajukan permohonan khusus mengingat jumlah jemaah Indonesia yang paling banyak di dunia.
“Kita sudah mengajukan permohonan penambahan kuota, namun keputusannya tetap berada di pihak Arab Saudi. Selama ini jemaah haji Indonesia memang yang terbanyak, sehingga kita berharap permohonan tersebut dapat dikabulkan,” tambahnya.
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, Dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Dr. Abdul Hakam Shahuddin, S.Ag., M.H., serta Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah BPKH Suryo Tri Utomo.
Keduanya memaparkan pentingnya prinsip syariah dan pengawasan ketat agar dana haji senantiasa terjaga keamanannya dan memberikan keberkahan bagi seluruh umat. (jar)