Kota Malang, Blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menerima Dana Transfer sebesar Rp 1,88 Triliun dari Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan rakyat.
Wali Kota Malang, Sutiaji menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Kamis (15/12/2022).
Setelah melalukan sesi terima alokasi TKD 2023, Sutiaji menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan dana transfer tersebut sesuai fokus yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yakni untuk mengangkat pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Angka yang diterima sedikit lebih tinggi dari RAPBD yang proyeksinya Rp1,13 triliun. Sesuai arahan Bapak Presiden dan juga Ibu Gubernur, kita akan dorong fokus pemantapan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan,” tutur Sutiaji pada Kamis (15/12/2022).
Hal tersebut dilandaskan atas pemahanannya bahwa APBN dan APBD adalah instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Orang nomor satu dalam jajaran Pemkot Malang ini optimis untuk terus menjaga akuntabilitas Kota Malang yang telah didapatkannya di level A selama tiga tahun berturut turut. Karenanya, akuntabilitas pemanfaatan anggaran harus terus ditingkatkan.
“Uang rakyat ini harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas kita sejauh ini sudah dinilai level A tiga tahun berturut-turut. Tentu harus dijaga dan ditingkatkan,” imbuhnya.
Terpisah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam arahannya meminta seluruh kepada daerah untuk penguatan sinergi demi melahirkan signifikasi produksi.
Sebab, hal tersebut menurutnya akan melahirkan percepatan target pembangunan, baik fisik, sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial budaya yang berujung pada kesejahteraan.
“Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang dapat kita lakukan dengan melakukan program belanja pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan sumber daya manusia, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan program lainnya,” tutur Khofifah.
Hal tersebut pun selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa APBN 2023 difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia.
Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
(ptu/bob)
Discussion about this post