Gresik, Blok-a.com – DPC Partai Demokrat Kabupaten Gresik angkat bicara terkait beredarnya informasi yang mengaitkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gresik, DR.H. Samwil, menegaskan bahwa partainya telah menerima klarifikasi resmi dari DPP Partai Demokrat yang membantah seluruh tuduhan yang mengarah kepada AHY.
Klarifikasi tersebut disampaikan setelah muncul narasi mengenai “dua orang kolonel usulan AHY” yang disebut-sebut dalam kasus tersebut.
Menurut Samwil, Partai Demokrat memastikan AHY tidak memiliki hubungan ataupun komunikasi dengan Sony Sonjaya.
“Partai Demokrat sudah memberikan penjelasan resmi bahwa AHY tidak mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah berkomunikasi dengan Sony Sonjaya. Karena itu, segala upaya mengaitkan AHY dengan perkara tersebut harus didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas,” ujar Samwil, Rabu (10/6/2026).
Ia menambahkan, Demokrat juga menegaskan bahwa AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, ataupun meminta bantuan terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada Sony Sonjaya maupun pihak lainnya.
Penegasan itu sejalan dengan pernyataan resmi DPP Partai Demokrat yang menyebut tidak ada keterlibatan AHY dalam program tersebut.
Samwil menilai frasa “dua orang kolonel usulan AHY” yang beredar di sejumlah pemberitaan maupun media sosial tidak memiliki kejelasan identitas maupun dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau yang dimaksud dalam narasi itu adalah AHY, maka kami menilai tuduhan tersebut merupakan fitnah. Jangan sampai opini yang belum terverifikasi berkembang dan merugikan nama baik seseorang maupun institusi politik,” tegasnya.
Meski demikian, Samwil mengatakan Demokrat tetap menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional.
Namun, ia mengingatkan agar setiap informasi yang dipublikasikan tetap mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan.
“Kami mendukung kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Tetapi informasi yang disampaikan ke publik harus akurat, berimbang, dan telah melalui proses verifikasi yang memadai,” katanya.
Lebih lanjut, Samwil meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan informasi yang tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik AHY maupun Partai Demokrat.
“Kami meminta DPD dan DPP Partai Demokrat mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak berkembang menjadi fitnah yang menyesatkan publik,” pungkasnya.
Sebelumnya, berkembanh berita Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra telah menegaskan bahwa AHY tidak mengenal Sony Sonjaya, tidak pernah berkomunikasi dengannya, serta tidak pernah mengusulkan atau merekomendasikan siapa pun terkait program SPPG.
Demokrat juga menyebut tudingan yang mengaitkan AHY dengan kasus tersebut sebagai fitnah yang tidak memiliki dasar fakta. (ivn)