Mojokerto, blok-a.com – Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto di depan kantor Pemkot Mojokerto Kamis (2/11/2023) siang sempat diwarnai kericuhan.
Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa bersama Aliansi Pedagang Benteng Pancasila menuntut Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita agar membuka kembali gelaran Car Free Day (CFD).
PMII menilai Walikota tidak peduli terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Benteng Pancasila dalam menyikapi CFD.
Diketahui, sejak pandemi Covid-19 kegiatan CFD sudah ditiadakan. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan kapan CFD akan digelar kembali.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian sempat terjadi saat pembacaan tuntutan oleh PMII.
Kericuhan pecah kala massa pendemo ingin masuk ke kantor walikota yang dihadang oleh aparat kepolisian. Bahkan massa pendemo membakar ban bekas dengan bensin.
Setelah kericuhan dapat diredam, aparat kepolisian akhirnya memperbolehkan massa pendemo memasuki Pendopo Kantor Walikota untuk audiensi terkait beberapa tuntutan dari para PKL.
Para pendemo masih merasa kecewa karena Ning Ita tidak bisa menemui mereka dan digantikan oleh Sekda Kota Mojokerto.
M. Andris Mario Budi Leksono, yang dulunya merupakan pedagang kaki lima saat CFD, mengungkapkan jika aspirasi untuk mengaktifkan kembali gelaran mingguan di Jalan Benteng Pancasila itu bukanlah sebuah rekayasa para pedagang.
“Jika ada ide untuk mengaktifkan kembali Car Free Day yang ada di Jalan Benteng Pancasila itu bukan sebuah rekayasa dari kami meski di tahun-tahun politik seperti ini. Bahwasanya hal tersebut murni dari keinginan kami bersama. Menurut urgensinya sudah harus dijalankan kembali guna perputaran roda ekonomi masyarakat kecil untuk wilayah Kota Mojokerto,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku sudah 3 kali mengirim surat kepada Walikota terkait hal in. Namun tak kunjung mendapatkan jawaban.
“Hingga surat yang ke 4 ini kami mengajak PC PMII Mojokerto untuk mengadvokasi masalah yang kami rasakan,” ucap Bung Andris.
Ning Ita Hendak Didapuk Jadi Ibu PKL
Sementara itu, Penasihat Paguyuban PKL Benteng Pancasila, Karno mengungkapkan jika sebenarnya pihaknya ingin bertemu langsung dengan Ning Ita.
Ia bahkan menyebut bakal menjadikan Ning Ita sebagai Ibu dari PKL seluruh Kota Mojokerto.
“Saya kebetulan menjadi penasihat dari PKL Benteng Pancasila dan dalam kesempatan ini sebenarnya saya sangat ingin ditemui langsung oleh Ningg Ita. Dalam acara Maulid Nabi kemarin yang diadakan oleh PKL Benteng Pancasila, kita sepakat bahwa beliau akan kami angkat sebagai Ibu PKL se-kota Mojokerto,” ungkap Karno.
Ia menegaskan, jika CFD Benteng Pancasila dibuka kembali, dipastikan perputaran roda ekonomi di wilayah Kota Mojokerto akan meningkat. Terutama bagi kalangan masyarakat bawah.
Tuntutan Massa Unjuk Rasa
Ketua PMII Cabang Mojokerto Nuruddiyan atau yang akrab dipanggil Sahabat Melon menjelaskan tuntutannya dan mengajak Sekdakot untuk menandatangai nota kesepemahaman dari beberapa pihak yang terkait.
“Untuk tuntutannya adalah memulai kembali CFD Benteng Pancasila dan Walikota harus tegas dalam menjawab tuntutan tersebut,” jelasnya.
Pihaknya juga menyoroti minimnya kepedulian Walikota terhadap UMKM di area Benteng Pancasila, lalainya Walikota dalam menyikapi CFD PKL Benteng, dan FLLAJ tidak objektif dalam menyikapi CFD Benteng.
“Ditambah juga kami meminta untuk membuat nota kesepemahaman dari beberapa pihak yang berkaitan untuk nantinya kita tandatangani bersama,” tandas Sahabat Melon.
Pemkot Mojokerto Masih Lakukan Pertimbangan
Saat melakukan audiensi, Sekda Kota Gaguk Tri Prasetyo yang mewakili Wali Kota Mojokerto menjawab beberapa tuntutan yang sudah dilayangkan oleh massa demonstrasi.
Ia menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan kembali CFD itu bukan hanya kewenangan Pemerintah Kota saja, melainkan ada beberapa pihak yang harus dilibatkan.
“Awalnya Car Free Day itu dari Perwali tahun 2009 yang di mana di jalan Benteng Pancasila itu tidak boleh dilalui kendaraan bermotor dan digunakan untuk pengembangan UMKM pada hari tertentu. Lalu pada tahun 2016 Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan yang hampir sama namun dengan regulasi yang berbeda, dan kita pada tahun tersebut belum siap untuk menerapkannya,” jelasnya
“Kita ingin membenahi tapi keburu Covid-19 dan PPKM diterapkan. Jadi ya semua aspirasi dari sahabat-sahabat semua pasti kita serap dan kami tampung,” sambungnya.
Namun, menurutnya, untuk langsung memutuskan menggelar kembali CFD tidak bisa secara instan. Diperlukan pertemuan dan persetujuan dari beberapa pihak.
“Akan mulai dari rapat instansi, satuan lalu lintas, dan sebagainya. Namun saya bisa janjikan sebuah jawaban untuk minggu depan tanggal 9 November,” pungkasnya.(sya/lio)