Jember, Blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Jember melakukan kunjungan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jumat (29/5/2026). Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan Supervisi pemetaan potensi masalah SPPG.
Dalam kunjungan ke salah satu SPPG di Kecamatan Patrang tersebut, DPRD memberikan atensi khusus pada kelayakan fisik bangunan dapur. Kondisi bangunan dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran operasional harian yang digelontorkan pemerintah. Standar ruang gerak dan sanitasi menjadi indikator utama yang ditagih oleh legislatif.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ahmad Hoirozi, menegaskan bahwa penataan ruang dapur sudag mutlak. Yakni, harus memenuhi kriteria luas minimal dan mengikuti panduan baku yang ada.
“Dengan estimasi anggaran operasional yang mencapai kisaran 6 juta rupiah per hari, standarisasi dasar seperti pemenuhan luas area minimal 300 meter persegi wajib dipenuhi oleh pihak pengelola,” kata Hoirozi saat dimintai keterangan di lapangan.
Dia menambahkan, langkah evaluasi dan peninjauan langsung ini menjadi bagian dari upaya serius jajaran legislatif dan eksekutif. Guna mengikis pandangan miring yang berkembang di tengah masyarakat terkait kualitas pelaksanaan program di daerah. Dorongan efisiensi ini didasarkan pada temuan teknis yang didapatkan tim satgas di area kerja Kecamatan Patrang.
Di lokasi yang sama, Anggota Satgas MBG yang sekaligus Wakil Ketua TP3D Kabupaten Jember, Dr. Evi Lestari, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan sejumlah kekeliruan mendasar yang dinilai cukup fatal karena tidak selaras dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN.
“Kami menemukan penempatan ruang administrasi yang berada di area dalam. Hal ini memicu aktivitas keluar-masuk petugas yang intens di area sensitif sehingga menjadi tidak higienis dan menyalahi SOP,” ujar Evi saat memberikan keterangan di sela-sela peninjauan.
Pihak Satgas mengidentifikasi adanya penumpukan bahan pangan baku dengan makanan matang. Juga minimnya sterilisasi berkala pada sisa bumbu, hingga ruangan logistik terpadu yang pengap. Hal ini dinilai berisiko merugikan keuangan daerah apabila tidak segera dibenahi melalui jalur manajerial Korwil dan KPPG yang telah dilatih BGN.
“Ke depan, sinergi yang solid harus diperkuat. Program jaminan gizi ini memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional. Agar program ini dapat terealisasi sesuai target bersama, semua pihak wajib bergerak dalam satu kesatuan tim kerja, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” pungkas Evi.
Sebagai langkah konkret, Kepala Daerah telah menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan audit dan inventarisasi menyeluruh pada 209 titik dapur di Jember. Pendataan ini diharapkan mampu memperbaiki skema penyerapan anggaran operasional agar tepat guna.(rio/ova)