Ribuan Petani di Blitar Tuntut Perhutani Tak Intervensi Penggarap KHDPK

Ribuan massa Serikat Petani Jawa Selatan Menggugat (SPJSM) menggelar aksi demo di depan Kantor Perhutani KPH Blitar. (blok-a.com/Fajar)
Ribuan massa Serikat Petani Jawa Selatan Menggugat (SPJSM) menggelar aksi demo di depan Kantor Perhutani KPH Blitar. (blok-a.com/Fajar)

Blitar, blok-a.com – Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Jawa Selatan Menggugat (SPJSM) menggelar aksi demo di depan Kantor Perhutani KPH Blitar, Kejari Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (31/10/2023).

Petani yang berasal dari berbagai daerah yang masuk dalam wilayah Perhutani KPH Blitar tersebut, menuntut agar pihak Perhutani Blitar tidak mengintervensi para petani penggarap Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Koordinator aksi Muhammad Trianto mengatakan, bahwa di Blitar telah terjadi adanya dugaan pembangkangan terhadap pemerintah pusat.

Karena pada 22 April 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menetapkan KHDPK dikeluarkan dari area kerja Perum Perhutani.

“Sejak 22 April 2022, kewenangan KHDPK ini sepenuhnya berada di bawah kementerian LHK. Bahkan Perum Perhutani, juga telah menggugat KLHK ke Makamah Agung, tapi kalah,” kata M. Trianto.

Lebih lanjut Trianto menandaskan, di Blitar Selatan sendiri ada 38 ribu hektare lahan KHDPK. Namun, ketika digarap oleh petani, mereka justru mendapat intervensi dari pihak Perhutani.

“Di Blitar selatan telah terjadi dugaan pembangkangan terhadap pemerintah pusat. Padagal sudah jelas pada 22 April tahun lalu kementerian sudah menetapkan KHDPK yang dikeluarkan dari area kerja Perhutani. Jadi kewenangannya ada di kementerian. Tapi faktanya ini pihak perhutani bersama kejaksaan justru mengintervensi petani,” tandasnya.

Trianto menambahkan, dalam hal ini, Perum Perhutani KPH Blitar dan Kejaksaan Negeri Blitar diduga telah menakuti masyarakat agar masyarakat di wilayah KHDPK untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS). Padahal, area KHDPK kewenangannya berada di kementerian. Maka terkait hal tersebut, pihaknya akan melaporkan ke presiden, kementerian dan kepolisian.

“Padahal hutan lindung bisa dibuat komersil oleh pemilik modal. Salah satunya adalah tambak udang. Sementara masyarakat yang mengelola KHDPK diduga ditakut-takuti pihak Perhutani dan Kejaksaan. Maka adanya dugaan permainan ini, harus diusut tuntas,” pungkas Trianto.

Sementara Administratur Peruk Perhutani KPH Blitar Muklisin mengatakan, bahwa para pendemo melakukan aksi merupakan hak yang dilindungi undang-undang, berpendapat di muka umum.

“Perhutani juga sudah melaksanakan penertiban. Artinya kita tetap berbenah dengan kondisi saat ini. Dimana Perhutani KPH Blitar berusaha agar bisa memberikan kontribusi kepada negara,” kata Muklisin.

Muklisin menandaskan, pada titik-titik KHDPK tersebut, sebelum ada izin masih menjadi tanggungjawab Perhutani. Karena jika sewaktu-waktu terjadi banjir, kebakaran atau ilegal logging, pihak perhutani yang dicari lebih dulu.

“Upaya penertiban ini sejalan dengan permintaan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, yang melakukan audiensi dengan kepala Perhutani Jatim,” jelasnya.

Ditambahkannya, selain itu di Kabupaten Blitar, ada wilayah Sutojayan yang selalu menjadi langganan banjir. Untuk itu upaya bagaimana fungsi hutan sebagai ekologi bisa berfungsi kembali akan terus dilakukan.

“Jadi jangan sampai hutan hanya untuk tanaman tebu saja,” pungkasnya.

Usai melakukan aksi di depan Kantor Perhutani KPH Blitar, massa Serikat Petani Jawa Selatan Menggugat (SPJSM), kemudian bergerak menuju Kejaksaan Negeri Blitar untuk menyuarakan tuntutan yang sama. Aksi kemudian juga berlanjut hingga ke Kantor DPRD di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. (jar/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?