Mojokerto, blok-a.com – Sejumlah petani yang tergabung dalam Koalisi Petani Mojokerto Menggugat (KPMM) berunjuk rasa di depan kantor Perhutani, Selasa (24/10/2023).
Mereka merasa terancam akan adanya proyek perluasan lahan untuk perkebunan tebu di hutan kurang tumbuhan di wilayah Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.
Para petani mendatangi kantor Perhutani KPH Mojokerto di Jalan HOS Cokroaminoto dengan membawa poster dan banner bertuliskan tuntutan. Dalam barisan pendemo terdapat juga perempuan yang ikut.
Mohammad Trijanto selaku koordinator KPMM mengatakan, unjuk rasa ini dipicu kekhawatiran para petani yang merasa akan tergusur dengan adanya perkebunan tebu yang akan dibuka Perhutani KPH Mojokerto tersebut.
Karena selama ini para pertani di Kecamatan Kemlagi menggarap lahan Perhutani untuk kayu putih dan palawija.
Terlebih, menurut mereka, belakangan alat berat sudah mulai memasuki wilayah pertanian.
”Kami para petani akan diusir, karena lahan yang sudah ditanami dibuldozer. Sudah 3 minggu ini alat berat didatangkan untuk merobohkan tanaman yang ada. Pengolahan lahan yang akan ditanami tebu dengan dalih ketahan pangan, pelaksanaan seperti ini merupakan praktik pengusiran kepada petani,” jelas Trijanto kepada blok-a.com di lokasi.
Para petani juga menuntut Perhutani agar menjalin kemitraan sesuai dengan peraturan.
”Kami berharap oknum perhutani yang bermain di lahan harus ditindak, dan harus menerapkan sistem kemitraan yang baru,” tambahnya.
ADM Perum Perhutani KPH Mojokerto A. Adrian Hidayat menemui massa pendemo pukul 10.20 WIB.
Dalam pertemuan terbuka ini para petani akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak akan ada penggusuran seperti yang dikhawatirkan oleh para petani sebelumnya.
“Dalam pertemuan tadi ada kesepakatan, bahwa tidak ada lagi pengusiran. Ke depan para petani tetap menanam di tanah garapan semula. Nanti akan dikomunikasikan konsep kemitraannya,” ujar Trijanto.
Adrian menuturkan Perhutani mendapatkan tugas dari pemerintah pusat untuk membuka 12.000 hektare lahan hutan di Jawa untuk ditanami tebu.
Perhutani KPH Mojokerto saja, tahun ini ditargetkan membuka 466 hektare lahan untuk lahan tebu. Dari jumlah itu, sekitar 180 hektare terletak di Kecamatan Kemlagi.
Adrian mengatakan, pihaknya akan menunda pembukaan lahan tebu hingga tahun depan akibat terjadinya gejolak.
Ia menegaskan pembukaan lahan tebu tidak menggusur para petani. Namun, hanya pengalihan komoditas dari tanaman jati, kayu putih dan agroforestry melibatkan para petani sebagai mitra.
“Pada dasarnya bukan pengambilan lahan, intinya hanya pengalihan komoditas saja. Kami ajak mereka kembangkan tanaman tebu, karena lokasi itu ditunjuk menteri untuk tanaman tebu,” terang Adrian.
Pihaknya juga menyatakan akan merancang pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan para petani.
”Akan kami jelaskan lagi karena kami kembangkan pola kerja samanya. Selama ini kan sewa lahan per tahunnya hanya satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah. Jika tak mau kerja sama atau menyewa, maka Perhutani yang membiayai, dan mereka menjadi tenaga kerja,” tegasnya. (sya/lio)