Sidoarjo, Blok-a.com – Peran Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri, diharapkan menjadi garda terdepan terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. Jejaring Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang sudah terbentuk di 76 desa yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, mampu melakukan deteksi dini mengatasi setiap persoalan perempuan dan anak di tengah masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam materi audiensi Forum PUSPA dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), DPMD Sidoarjo, Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana ,di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026).
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana menegaskan, deteksi dini menjadi kunci agar persoalan perempuan dan anak tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Karena itu, jejaring hingga tingkat desa perlu dioptimalkan, agar setiap indikasi persoalan bisa segera diketahui dan dikoordinasikan.
“Deteksi dini ini penting. Jangan sampai persoalan perempuan dan anak baru ditangani setelah menjadi masalah besar. Dengan adanya jejaring sampai tingkat desa, kita berharap persoalan bisa lebih cepat ditemukan dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Mimik menekankan, penguatan Forum PUSPA bukan berarti membentuk forum baru di tingkat desa. Sebaliknya, jejaring dan kelembagaan yang sudah terbentuk lebih diperkuat melalui koordinasi dan pendampingan. Kolaborasi tersebut nantinya dapat diintegrasikan dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI).
“Yang kita bangun adalah kolaborasinya. Forum PUSPA dapat menjadi bagian dari pendampingan dan membantu sesuai kebutuhan di lapangan. Kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait agar penanganannya tepat,” jelasnya.
Kepala Dinas PMD Sidoarjo, Probo Agus Sunarno menambahkan, desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, penguatan koordinasi dengan desa menjadi bagian penting dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Desa memiliki posisi yang sangat strategis karena paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan desa perlu diperkuat agar indikator persoalan yang belum terpenuhi, dapat segera diketahui dan dicarikan tindak lanjut bersama,” terangnya.
Ia memastikan, penguatan jejaring tidak diarahkan untuk memperbanyak kelembagaan di desa. Forum yang sudah ada justru diharapkan dapat saling melengkapi melalui koordinasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Prinsipnya bukan memperbanyak forum, tetapi memperkuat fungsi dan koordinasi yang sudah ada,” ungkapnya.
Saat ini terdapat 76 DRPPA di Sidoarjo yang tersebar di Kecamatan Sedati, Buduran, Jabon, Sukodono, Waru, Wonoayu, Taman, Sidoarjo, Krembung, Balongbendo, Tarik, Tanggulangin, Tulangan, Candi, dan Krian. Keberadaan desa-desa tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat deteksi dini sekaligus pemenuhan hak perempuan dan anak.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan, perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan dari hulu. Mulai pencegahan, deteksi dini, hingga pendampingan ketika persoalan ditemukan. Persoalan anak berisiko putus sekolah, permasalahan pengasuhan, hingga perempuan usia produktif yang belum bekerja membutuhkan perhatian bersama.
“Ketika ada anak yang berisiko putus sekolah atau sudah tidak sekolah, misalnya, jangan sampai kita hanya mengetahui setelah masalah terjadi. Forum di lapangan dapat menjadi mata dan telinga untuk melakukan deteksi dini,” ujarnya.
Selain perlindungan, pemberdayaan perempuan juga menjadi perhatian. Perempuan usia produktif yang belum bekerja didorong mendapat akses keterampilan dan program pemberdayaan sesuai potensi wilayah.
“Pemberdayaan perempuan tidak hanya bicara perlindungan, tetapi juga bagaimana mereka bisa berdaya dan mandiri. Karena itu, program pemberdayaan perlu dihubungkan dengan potensi desa dan program perangkat daerah,” jelas Heni.
Salah satu program yang dijalankan adalah Sekolah Pemberdayaan Perempuan. Pada 2025, program tersebut dilaksanakan di 10 kecamatan dengan total 250 peserta. Tahun ini program kembali dilanjutkan di Kecamatan Balongbendo yang mencakup 20 desa dan 22 desa/kelurahan di Kecamatan Krian dengan total peserta mencapai 80 orang.
Perwakilan Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur Endang mengatakan, penguatan Forum PUSPA di Sidoarjo diharapkan memperluas partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Forum PUSPA hadir untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Kami melihat titik-titik mana yang indikatornya belum terpenuhi, kemudian membantu mengoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan agar ada tindak lanjut,” katanya.
Dengan jejaring yang melibatkan pemerintah, desa, kader masyarakat, akademisi hingga organisasi profesi, Forum PUSPA diharapkan benar-benar menjadi penghubung untuk mengantisipasi persoalan yang ditemukan di lapangan dengan layanan dan penanganan yang dibutuhkan masyarakat. (Fah)