blok-a.com – Ragam kontroversi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu menuai perhatian publik, hingga sampai ke telinga Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Beberapa ajaran yang kontroversial itu diantaranya adalah mencampurkan jemaah laki-laki dan perempuan dalam satu shaf, perbolehkan satri berzina, perkenalkan salam Yahudi, dan lain-lain.
Atas kabar ajaran yang dianggap menyimpang itu, Ma’ruf meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk segera bertindak.
Ma’ruf mengatakan, Mahfud dan Yaqut mesti turun tangan bila hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren tersebut.
“Setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama saya minta ditindaklajuti,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Ma’ruf menegaskan, pemerintah akan mendengar dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai organisasi Islam terkait kontroversi di Ponpes Al-Zaytun.
“Nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar sudaH dari NU Jawa Barat, dari Persis ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam,” kata Ma’ruf.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya juga telah membentuk tim pengkajian yang merespons kontroversi di Ponpes Al-Zaytun.
“MUI sudah membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji tentang berbagai persoalan terkait dengan masalah sikap dan pandangan keagamaan dari Panji Gumilang,” ucap Ketua MUI Anwar Abbas, Senin (19/6/2023).
Gubernur Jabar Tunggu Arahan MUI
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah bersiap mengambil tindakan atas kontroversi di ponpes yang dipimpin Panji Gumilang ini.
Namun, Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Agama dan MUI.
“Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat,” ujarnya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).
Terkini, Ridwan Kamil juga telah meminta Ponpes Al Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat bersama para kyai.
“Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayyun atau berdialog untuk mengetahui,” ucap Ridwan Kamil, Senin (19/6/2023).(lio)