Kabupaten Malang, Blok-a.com – Penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Kabupaten Malang dianggap bercanda, puluhan mahasiswa dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lakukan aksi di kantor Bupati Malang Kepanjen, pada Senin (14/8/2023).
Aksi tersebut dimulai dengan berjalan kaki dari Setadion Kanjuruhan menuju Kantor Bupati di Jalan Panji, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen mulai pukul 10.00 WIB.
Sesampainya di lokasi, masa aksi langsung menerobos petugas keamanan hingga berhasil masuk dalam lingkungan Kantor Bupati.
Orasi pun dimulai, hingga para masa menginginkan Bupati turun untuk menemui masa untuk berdialog bersama.
“Kepada pihak kepolisian, kita di sini tidak mau anarkis. Kita hanya memperjuangkan hak-hak rakyat. Bupati turun, Bupati turun,“ tegas masa aksi, Senin (14/8/2023).
Ketua umum (ketum) PMII Kabupaten Malang, Khotib mengatakan, kedatangannya ke Kantor Bupati untuk menuding kebijakan yang tak pro rakyat. Yakni, penonaktifan PBID yang
menyebabkan 600 ribu lebih masyarakat tak dapat mengakses kesehatan secara gratis.
Bahkan, sebelum turun aksi, ia mengaku telah menyelesaikan kajian-kajian persoalan polemik yang terjadi di Kabupaten Malang. Meskipun, Pemkab Malang telah menyiapkan opsi kesehatan gartis. Namun hal tersebut tak cukup baginya.
“Yang terjadi hari ini adalah pemutusan BPJS kesehatan oleh Pemkab Malang. Meskipun Pemkab Malang sudah diberikan pemeriksaan kesehatan gratis, itu belum selesai bagi kami,” ucap Khotib saat ditemui awakmedia, Senin (14/8/2023).
Menurutnya, segala bentuk kebijakan maupun program yang dijalankan oleh Pemkab Malang harus dapat dipertanggung jawabkan dihadapan rakyat.
Terlebih, kata Khotib, banyak aduan masyarakat yang masuk terkait dengan penonaktifan PBID. Sejumlah masyarakat yang ingin berobat tertolak karena adanya penonaktifan tersebut.
“Temuan-temuan kita di setiap daerah ada keluhannya, kemarin kita temukan beberapa masyarakat yang ke rumah sakit itu tertolak. Karena BPJSnya non aktif,” bebernya.
Dengan tegas, Khotib mengatakan, ia akan berkomitmen untuk mengawal proses verofikasi data. Dengan harapan, penerima jaminan kesehatan bisa tepat sasaran.
“Kita PMII dari Kabupaten Malang siap berkomitmen untuk jalannya verifal ini biar tepat sasaran. Biar yang dapat hanya orang yang berhak mendapatkan, dan benar-benar masyarakat yang miskin,” tegasnya.
Saat menemui masa aksi, Bupati Malang, Sanusi mengatakan, penonaktifan tersebut dilakukan untuk pemutakhiran data PBID yang melampaui terget. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat miskin dapat tertanggani dengan baik dan tepat sasaran.
“Saya akan berupaya mengaktifkan kembali BPJS bagi masyarakat yang seharusnya dibantu oleh APBD, demi kepentingan rakyat hanya warga yang miskin yang kita jamin,” tutur Sanusi di hadapan masa aksi, Senin (14/8/2023).
Sebab, kata Sanusi ada sekitar 600 ribu penerima yang didalamnya terdapat pengguna BPJS mandiri dan masyarakat yang meninggal dunia tertangani dengan program PBID.
Hal tersebut menyebabkan bengkaknya pengeluaran Pemkab Malang untuk membayar tagihan setiap bulannya sekitar Rp25 miliar.
“Karena kronologisnya, saya dipaksa membiayai 660 ribu orang itu, yang disana ada data orang mati, orang kaya orang luar daerah, saya minta ini hentikan. Karena APBD Pemkab Malang nggak bisa menanggung itu,” jelasnya.
Untuk itu, mantan kader PMII angkatan 1980 an itu juga meminta agar kader PMII Kabupaten Malang turut mengawal jalannya verifikasi agar PBID dapat tepat sasaran.
“Mari adik-adik PMII kita kawal, bagaiaman masyarakat Kabupaten Malang agar yang sakit tertangani oleh pemerintah. Jika bertemu dengan masyarakat yang membutuhkan PBID segera laporkan ke saya,” pungkasnya. (ptu)