Kota Mojokerto, blok-a.com – Sebanyak 8.651.080 batang rokok ilegal dimusnahkan dalam kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di halaman Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/11/2026). Dari jutaan batang rokok ilegal tersebut, nilai barang diperkirakan mencapai Rp12,84 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp8,37 miliar.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak masyarakat ikut berperan aktif memberantas peredaran rokok ilegal. Salah satunya dengan tidak membeli, menjual, memproduksi, maupun mengedarkan produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo selama Juli 2026 di wilayah pengawasannya. Meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto.
Pemusnahan diawali secara simbolis di halaman Balai Kota Mojokerto. Selanjutnya, seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan hingga tuntas di fasilitas PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Kabupaten Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan langkah pengawasan dan penindakan yang konsisten. Namun, upaya tersebut juga harus diimbangi dengan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar memahami ketentuan di bidang cukai.
“Saya berharap upaya pengawasan dan penindakan tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga diikuti dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai serta dampak peredaran barang kena cukai ilegal,” tutur Ning Ita.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencegah peredaran rokok ilegal.
“Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak memproduksi, menjual, membeli, maupun mendistribusikannya,” tegasnya.
Ning Ita menegaskan, pemberantasan rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Diperlukan sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat.
Dengan pengawasan yang semakin optimal, diharapkan penerimaan negara dapat terlindungi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Arik Haryono, mengatakan pemusnahan jutaan batang rokok ilegal tersebut bukan sekadar kegiatan penegakan hukum. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal.
“Kegiatan pada pagi hari ini memiliki makna yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, namun juga sebagai wujud nyata komitmen negara di dalam menjaga penerimaan negara, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal,” ungkap Arik.
Ia menjelaskan, barang hasil penindakan tersebut telah berstatus sebagai barang yang dikuasai negara sehingga harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
DJKN, lanjut Arik, memiliki tanggung jawab memastikan seluruh proses tindak lanjut barang hasil penindakan berjalan tertib, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.
“DJKN memiliki peran untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas barang hasil penindakan dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum, sehingga barang yang dilarang untuk dimanfaatkan tersebut tidak kembali beredar di tengah masyarakat,” jelasnya.
Arik berharap pemusnahan tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar, menekan peredaran rokok ilegal, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan di bidang cukai.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, mengungkapkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius dalam pengawasan barang kena cukai.
Berdasarkan hasil survei Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2025, persentase rokok ilegal yang beredar di masyarakat diperkirakan mencapai 13 hingga 14 persen.
“Data yang disurvei oleh UGM pada 2025, rokok ilegal yang beredar itu sekitar 13 sampai 14 persen,” kata Rusman.
Menurutnya, salah satu faktor yang membuat rokok ilegal masih diminati masyarakat adalah harganya yang lebih murah, sementara cita rasanya dinilai hampir sama dengan rokok legal. Kondisi tersebut membuat peredaran produk ilegal semakin menjadi tantangan bagi pemerintah.
Padahal, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan pelaku usaha yang taat aturan, tetapi juga berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor cukai.
“Yang lebih penting lagi, peredaran rokok ilegal ini menggerus penerimaan dari cukai rokok. Otomatis, dana bagi hasil juga berkurang,” jelasnya.
Rusman menambahkan, Bea Cukai Jawa Timur I terus meningkatkan upaya pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Namun, menurutnya, langkah tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pihak karena tantangan pemberantasan rokok ilegal ke depan semakin berat.
Melalui pemusnahan 8,6 juta batang rokok ilegal ini, diharapkan upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal semakin optimal. Selain menjaga penerimaan negara, langkah tersebut juga menjadi bagian dari perlindungan masyarakat dan upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan cukai.(Sya)