Blitar, blok-a.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Blitar menurunkan sejumlah baliho bergambar Anies Bawesdan.
Hal itu dilakukan buntut dari Anies Baswedan disebut menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres).
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Blitar Ridho Handoko mengatakan, ada beberapa titik baliho bergambar Anies Bawesdan yang diturunkan sejak Kamis (31/08/2023) malam.
Di antaranya di kantor DPC Partai Demokrat Jalan Sumba No.201, Jalan Brantas dan Jalan Kenari Kota Blitar.
“Iya kita copot beberapa baliho. Sudah kita lakukan dari kemarin malam setelah dengar Anies digandengkan dengan yang lain. Di kantor DPC sudah kita lepas sama jalan Brantas dan jalan Kenari yang baru sebulan lalu kita pasang,” kata Rido Hamdoko, Jumat (01/09/2023).
Rido menambahkan, tak hanya itu, bahkan sejumlah konten Anies Baswedan yang diposting di beberapa sosial media juga tak luput menjadi sasaran penghapusan.
“Termasuk di sosial media juga kita hapus. Seperti di instagram, facebook, dan tiktok juga kita hapus semua,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat.
Penurunan baliho bergambar Anies Bawesdan tersebut, menurut Rido Handoko, dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Partai NasDem yang dinilai sepihak menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan di pemilu 2024.
Menurut Teuku, seharusnya yang menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun tiba-tiba Anies malah dipasangkan dengan Cak Imin.
“Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan,” ungkap Riefky dalam keterangannya Kamis malam, (31/8/2023).
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” lanjutnya.
Partai Demokrat pun menyebut hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol. Termasuk pengkhianatan oleh Anies sendiri.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tandasnya. (jar/lio)