Blok-a.com – Baru tiga minggu duduk di kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menunjukkan langkah cepat melalui sejumlah gebrakan kebijakan dan inspeksi ke lapangan. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini tampil dengan gaya kerja lugas dan blusukan yang jarang dilakukan Menkeu sebelumnya.
Purbaya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 86/P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Sejak awal menjabat, Purbaya langsung menyentuh sejumlah agenda penting. Mulai dari penertiban birokrasi, evaluasi kinerja lembaga keuangan negara, hingga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi dan memastikan transparansi kinerja kementeriannya. Gaya blusukan dan sidaknya ke berbagai tempat membuat publik menaruh perhatian pada cara kerjanya.
Berikut daftar gebrakan Purbaya di awal masa jabatannya sebagai menteri keuangan:
1. Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara
Langkah besar pertama yang dilakukan Purbaya adalah menyalurkan dana Rp200 triliun ke lima bank milik negara (Himbara), yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Purbaya menyebutkan bahwa Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing mendapat alokasi terbesar sebesar Rp55 triliun. Sementara itu, BTN menerima Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.
Ia menegaskan, penyaluran dana ini untuk memperkuat likuiditas perbankan dan memperlancar pembiayaan bagi sektor-sektor produktif. BSI meskipun mendapat alokasi terkecil tetap dipilih karena memiliki akses yang luas di Aceh.
“Kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di sana,” kata Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
2. Pastikan Cukai Rokok Tidak Naik di 2026
Purbaya memastikan tarif cukai rokok tidak akan naik pada 2026. Kepastian ini diambil setelah ia berdiskusi dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Menurutnya, industri rokok menginginkan tarif yang berlaku saat ini tetap dipertahankan agar tidak menekan pelaku usaha.
“Sebenarnya saya sempat terpikir menurunkan tarif cukai, tapi mereka minta tetap saja. Jadi tarifnya tidak berubah,” ujarnya sambil berkelakar dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
3. Kejar 200 Penunggak Pajak
Purbaya juga menaruh perhatian pada penunggak pajak besar. Ia menargetkan 200 wajib pajak berstatus inkracht dengan potensi penerimaan mencapai Rp60 triliun.
Hingga September, sebanyak 84 wajib pajak telah melunasi tunggakan senilai Rp5,1 triliun. Menurut Purbaya, status hukum yang sudah inkracht membuat para penunggak pajak tidak dapat menghindar lagi.
“Ini akan kita kejar terus sampai akhir tahun, yang jelas mereka tidak bisa lari lagi,” tegasnya.
Untuk mempercepat penagihan, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK agar pertukaran data dan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.
4. Ancam Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
Menkeu juga menyoroti penyerapan anggaran yang rendah di sejumlah kementerian dan lembaga. Ia menegaskan akan menarik dana yang tidak terserap dan mengalihkannya ke program lain yang lebih siap dijalankan.
“Saya sudah bicara dengan Presiden. Mulai bulan depan saya akan keliling kementerian besar yang penyerapan anggarannya lemah. Kita bantu supaya cepat. Kalau sampai Oktober tidak bisa belanja, kita ambil uangnya,” ujarnya di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).
Purbaya menekankan langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran negara tetap produktif dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
5. Fokus Perbaikan Sistem Coretax
Masalah teknis di sistem administrasi pajak elektronik Coretax juga menjadi prioritas Purbaya. Ia berjanji menyelesaikan gangguan pada sistem tersebut dalam waktu satu bulan dengan mendatangkan tenaga ahli IT dari luar negeri bila diperlukan.
Perbaikan sistem Coretax dinilai penting agar penerimaan pajak bisa dioptimalkan secara otomatis tanpa perlu menambah jenis pajak atau pungutan baru. “Untuk saat ini, belum ada kebutuhan mengenalkan pajak baru pada 2026,” tegasnya.
Selain memperbaiki sistem Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan upaya bersih-bersih. Sebanyak 26 pegawai dipecat, dilanjutkan dengan 13 pegawai lainnya, akibat menyalahi integritasnya sebagai abdi negara.
Menurut Purbaya, langkah tegas tersebut adalah upaya untuk membersihkan DJP dari tindakan-tindakan fraud oleh pegawainya sendiri.
“Kita lakukan pembersihan di situ. Jadi pesannya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi,” tutur Purbaya, dikutip dari Detik, Rabu (8/10/2025). (mg1/gni)
Penulis: Rosa Dwi Eliyah (Mahasiswi Magang UTM Bangkalan)