Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan penanganan praktik prostitusi yang terjaring operasi gabungan Satpol PP lebih banyak melibatkan warga luar daerah. Mayoritas bukan penduduk asli Kota Malang, melainkan dari kabupaten sekitar hingga luar provinsi.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan pihaknya berperan setelah Satpol PP melakukan operasi gabungan di titik-titik yang terindikasi praktik prostitusi.
“Kalau Satpol PP melakukan operasi gabungan dan menemukan pelaku prostitusi, baru dibawa ke Dinsos. Di sini kami lakukan rehabilitasi dasar berupa asesmen dan pembinaan,” kata Donny, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, rehabilitasi dasar berlangsung maksimal tujuh hari. Dalam tahap ini, para pelaku juga dipanggilkan orang tuanya untuk proses pendataan dan pembinaan. Namun, bila seseorang tercatat lebih dari tiga kali terjaring operasi, maka akan dialihkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik pemerintah provinsi.
“Kalau sudah lebih dari tiga kali, mereka kita rujuk ke panti rehabilitasi provinsi, seperti di Kediri atau Solo,” tambahnya.
Donny menambahkan, berdasarkan catatan dari Dinsos menunjukkan, sekitar 90 persen pelaku prostitusi yang terjaring bukan warga Kota Malang. Mereka berasal dari kabupaten sekitar hingga luar provinsi.
“Hingga operasi terakhir, kami tidak pernah menemukan yang benar-benar warga asli Kota Malang. Semua dari luar,” jelas Donny.
Dibanding tahun lalu, jumlah kasus yang ditangani tahun ini justru menurun. Meski begitu, Pemkot Malang menekankan bahwa upaya penanganan tetap dilakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat.
“Satpol PP rutin bersinergi dengan kami melakukan operasi gabungan di titik-titik yang dianggap rawan. Harapannya, paling tidak, masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya.
Donny juga mengharapkan peran aktif masyarakat untuk turut mencegah peredaran praktik prostitusi yang terjadi di Kota Malang. “Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik prostitusi di Kota Malang,” pungkasnya. (yog)