Sidoarjo, Blok-a.com – Sejumlah aktivis mahasiswa dari PMII Sidoarjo menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (26/2/2026). Dalam aksi ini, para mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Kedelapan tuntutan tersebut, di antaranya prioritas pendidikan, percepatan perbaikan jalan, evaluasi drainase dan tata ruang, kebijakan ketenagakerjaan untuk tenaga lokal dan beberapa isu lainnya. Termasuk pembangunan sirkuit balap resmi, keterbukaan program MBG, publikasi data anggaran pusat kreativitas, serta kejelasan progres proyek daerah.
Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik di Kabupaten Sidoarjo.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan. Tetapi komitmen moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujarnya.
Muhammad Alfien menegaskan, mahasiswa PMII Sidoarjo akan terus mengawal realisasi program yang telah dipaparkan pemerintah daerah. Mahasiswa ingin memastikan adanya tindak lanjut konkret atas delapan tuntutan yang mereka sampaikan.
Sementara itu, dihadapan mahasiswa, Bupati Sidoarjo Subandi menanggapi tuntutan itu dengan sejumlah program strategis. Ia memaparkan empat rencana induk (masterplan) pembangunan Sidoarjo 2026.
Empat sektor prioritas tersebut meliputi pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan taman atau ruang terbuka hijau, serta pembenahan sistem irigasi dan normalisasi sungai.
Ditegaskannya, seluruh perencanaan telah disusun berbasis data dan pemetaan kebutuhan hingga tingkat wilayah kecamatan. Penyusunan tersebut dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh (ITS) pada 2025 lalu.
“Terkait masterplan pendidikan, semuanya sudah terdata. Kecamatan mana saja yang masih tertinggal. Insyaallah tahun 2026 akan kita bangun sesuai perencanaan bersama ITS. Saya minta ini dikawal. Silakan beraudiensi dengan dinas terkait,” ujarnya.
Bupati Subandi juga menyinggung evaluasi di sektor infrastruktur jalan. Menurutnya, perbaikan di 26 titik di sejumlah kecamatan sudah dijalankan dengan pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan. Bahkan, pergantian pejabat di Dinas PUPR telah dilakukan menyusul temuan proyek jalan yang cepat rusak.
Terkait pembangunan sirkuit balap resmi, Subandi menyebut desain dan perencanaan teknis telah disiapkan.
“Untuk pelaksanaannya akan dimulai pada 2027 dengan skema penyelesaian bertahap selama lima tahun. Kami berharap fasilitas tersebut dapat menekan praktik balap liar di jalanan umum,” terangnya
Sedangkan untuk bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah terus mengintensifkan pelatihan kerja dan mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Namun meski demikian, ia mengakui adanya tantangan fiskal akibat berkurangnya transfer anggaran. (Fah)