Probolinggo, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak menginginkan lagi ada kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat.
Untuk itu, harus dilakukan pengawasan distribusi, dan penegakan regulasi dan surat edaran gubernur Jatim. Soal siapa saja yang berhak menjadi konsumen LPG 3 kg.
Di dalam SE gubernur juga diatur bagaimana aparatur sipil negara diminta tidak memakai LPG 3 kg.
Demikian hasil Rapat Koordinasi (Rakor) jajaran petinggi Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dipimpin Asisten I perekonomian dan pembangunan, Ahmad Hasyim Asyari, Senin (31/7/2023), di Ruang Rapat Rapat Tengger Kraksaan.
Rakor dihadiri Andi Suryanto Ketua DPRD, M Yasin Wakil Ketua Komisi II DPRD, Umil Setyowati, anggota DPRD Dapil II.
Termasuk jajaran Pertamina Malang, Polres, Kejaksaaan Probolinggo, SKPD terkait, SPBE, Hiswana Migas, Ahen dan Pangkalan LPG.
Menurut Ahmad Hasyim Asyari, sasaran konsumen LPG itu telah diatur siapa yang berhak menggunakan.
Konsumen pengguna tertentu itu adalah kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran (kapal penangkap ikan berukuran maksimal 5 GT dan menggunakan mesin penggerak berdaya maksimal 13 HP), dan petani sasaran (lahan pertanian paling luas 0,5 hektare), usaha tani tanaman pangan atau hortikultura dan memiliki mesin pompa air dengan daya maksimal 6,5 HP).
“Sesuai arahan SE Gubernur Jatim nomor : 510/28486/125.4/2023 tanggal 28 Juli 2023, soal penyaluran LPG tabung 3 kg ke konsumen pengguna LPG tertentu, Pemkab harus melakukan pengawasan penyaluran, ke konsumen tertentu itu,” ujarnya.
“Konsumen tertentu itu rumah tangga, usaha mikro, nelayan dan petani,” imbuhnya.
Sehingga ke depan tidak boleh lagi ada kamus kelangkaan gas LPG 3 kg karena sasaran konsumen jelas dan stok berlimpah.
“Untuk 2023, Kabupaten Probolinggo mendapatkan kuota dari Pertamina sebesar 27.533 metric ton/MT (kurang lebih 9.177.667 tabung) dengan realisasi 2022 sebesar 28.941 MT,” beber Hasyim Asyari.
Adanya kelangkaan gas LPG beberapa waktu lalu diperkirakan karena persoalan tingginya permintaan.
Hasil Rakor, kali ini selain pengawasan distribusi, juga ada imbauan agar masyarakat membeli LPG sesuai harga eceran tertinggi (HET) di pangkalan resmi.
Kemudian, meminta agar aparatur sipil negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berikut keluarganya tidak menggunakan LPG bersubsidi tabung 3 kilogram.
“Sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Juknis pendistribusian LPG isi ulang yang menyebut pendataan pembeli harus memakai KTP dan KK,” ujarnya.
Di pihak Pertamina menjelaskan dalam pendataan tahap 1 pengguna LPG tertentu dimasukkan ke website dan aplikasi oleh Pertamina sejak 1 Maret 2023 meliputi kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Untuk pendataan wilayah kabupaten/kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Mei 2023.
Andi Reza M, Sales Branch Pertamina Malang mengatakan terdapat 3 isu terkait kondisi LPG di Kabupaten Probolinggo antara lain ada kekosongan LPG di 3 Kecamatan Krejengan, Kraksaan dan Pajarakan.
Disinformasi antara pangkalan dengan pengecer terjadi, karena masih kurang tepatnya penggunaan LPG 3 Kg.
“Menyikapi hal tersebut telah dilakukan edukasi kepada masyarakat agar beli di pangkalan,” ujarnya.
Saat ini prioritas penyaluran di 3 kecamatan, dan membutuhkan sidak ke hotel dan restoran, memperluas jaringan pangkalan dan edukasi ke pangkalan agar melanjutkan pendataan.
Dengan pemetaan dan langkah yang diambil kelangkaan LPG 3 Kg dapat secara pelan tapi pasti diatasi.
“Saat ini, Pertamina telah menambah kuota penyaluran sebanyak 23. 500 tabung untuk tiap wilayah,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo, yang hadir di Rakor meminta dalam minggu dan seterusnya tidak ada permasalahan LPG 3 Kg.
Dia berharap sistem yang sudah baik dipertahankan menuju transisi ke sistem yang baru.
“Komitmen ini menjadi tekat bersama antara pemerintah daerah bersama dengan pertamina dan pihak SPBE, agen dan pangkalan, agar tidak ada kelangkaan,” ujar Andi.(rid/lio)