Pj Bupati Nganjuk Harus Bisa Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Kantor Bupati Nganjuk. (dok. Kompas)
Kantor Bupati Nganjuk. (dok. Kompas)

Nganjuk, blok-a.com – Masa jabatan Bupati Nganjuk akan berakhir pada 24 September 2023. Saat ini DPRD Kabupaten Nganjuk mulai mengodok usulan nama calon Pj Bupati.

Selanjutnya, dipilih 3 nama untuk dikirim ke Gubernur. Kemudian menjadi usulan Gubernur untuk dikirim ke Presiden melalui Kemendagri untuk ditetapkan salah satunya.

Paling lambat 9 Agustus 2023 berkas pengusulan dari daerah sudah terkirim.

Pengamat kebijakan publik Doktor Wahju Prijo Djatmiko menyatakan, berdasarkan norma Pasal 9 Permendagri nomor 4 tahun 2023, pengusulan Pj bupati/wali kota dilakukan oleh menteri, gubernur dan DPRD melalui Ketua DPRD kabupaten/kota.

DPRD melalui Ketua DPRD kabupaten/kota dapat mengusulkan tiga orang calon Pj Bupati yang memenuhi persyaratan kepada Menteri Dalam Negeri.

Merujuk pada pasal 3 Permendagri a quo terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Pj Bupati, yakni sebagai berikut: pertama, mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan; kedua, pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota.

Ketiga, penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik; keempat, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dan kelima, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah,” ujarnya.

Pada dasarnya, menurut Wahju, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati maka ditunjuklah penjabat bupati sebagaimana telah diatur dalam pasal 201 ayat (9) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi UU.

“Penunjukan seseorang untuk diangkat menjadi Pj bupati tidak bisa dilakukan sembarangan. Pasal 201 ayat 11 UU (ius constitutum) tersebut juga mengatur bahwa Pj Bupati harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama,” ujarnya.

Dia berharap Pj Bupati Nganjuk ke depannya memiliki semangat kerja yang tinggi, berintegritas, dan mampu mengelola pemerintahan dengan bersih dan berwibawa (good coorporate governance).

“Maka dari itu, Pj Bupati tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap entitas dalam sistem pemerintahan daerah namun sebagai agent yang mampu melanjutkan pembangunan daerah secara maksimal dengan memanfaatkan APBD sebesar-besarnya guna kepentingan masyarakat Nganjuk,” tegas alumni Universitas Diponegoro Semarang ini.

3 Nama Kandidat Pj Bupati Nganjuk

Sebelumnya, pada Rabu (2/8/2023) DPRD Kabupaten Nganjuk membahas usulan nama untuk penjabat (Pj) Bupati.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menyampaikan,”sesuai hasil konsultasi ke Biro Pemerintahan Pemprov Jatim dan Kemendari menghasilkan tiga nama yang layak diusulkan Pj Bupati dalam rapat pembahasan bersama ketua fraksi,” jelas Tatit Heru Tjahyono.

Ketiga nama yang telah mendapat persetujuan semua fraksi di DPRD Nganjuk dan dianggap layak diusulkan menjadi Pj Bupati Nganjuk di antaranya Mokhamad Yasin, Kepala Inspektorat, Nur Solekan, Sekdakab Nganjuk, dan Sri Handoko Taruna, Direktur Kewaspadaan Nasional pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.(why/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?