Malang, blok-a.com – DPRD Kabupaten Malang dan Bupati Malang menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
Kesepakatan ini dibahas dalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2024 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (23/4/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S.Sos, menjelaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil kajian mendalam Panitia Khusus (Pansus) terhadap kinerja seluruh perangkat daerah.
“Rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai lembaga legislatif untuk memastikan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” tegas Darmadi.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan meliputi penajaman target indikator kinerja, penguatan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, evaluasi kinerja BUMD, serta validasi data perencanaan agar lebih tepat sasaran.
Bupati Malang, HM. Sanusi, MM, menyambut baik rekomendasi DPRD dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi.
“Kami melihat proses ini sebagai kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Ke depan, kami akan memperkuat kinerja perangkat daerah, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas belanja daerah yang berdampak langsung pada masyarakat,” jelas Sanusi.

Untuk tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan dengan fokus pada perbaikan perencanaan program, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan peran masyarakat. Beberapa sektor prioritas yang akan ditingkatkan meliputi ekonomi lokal, reformasi birokrasi, penurunan angka kemiskinan, dan penanganan stunting.
Rapat Paripurna yang berlangsung dalam suasana kondusif ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta perwakilan masyarakat sipil. Acara ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD kepada Bupati Malang secara resmi. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. (bob)








