Blitar, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melaksanakan Rapat Paripurna pada Selasa (4/11/2025) malam, di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
Agenda utama rapat ini adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn., yang didampingi Wakil Ketua I H. M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPRD Haris Susianto, S.H., M.Si., serta sejumlah pejabat lainnya.
“Rapat paripurna kali ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya yang diadakan pada Senin (3/11/2025), di mana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan mengenai Raperda APBD 2026,” kata Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari.
Lebih lanjut Ratna menandaskan, sesuai Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Aryo Nugroho menyatakan, dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pembangunan infrastruktur.
“Kami mendukung penuh itikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun, harapan kami, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya,” jelasnya.
Aryo juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi atas keterbatasan anggaran.
“Target perolehan PAD harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kemampuan anggaran menjadi lebih kuat,” tandasnya.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya, Ismail Namsa, menyampaikan pandangan umum terhadap Penjelasan Bupati Blitar tentang Nota Keuangan Rancangan APBD 2026.
Ismail menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran, khususnya dalam program-program infrastruktur.
“Kami berharap penyerapan anggaran tahun 2026 bisa dilakukan tepat waktu, terutama pada program infrastruktur, sehingga hasilnya bisa maksimal dan tidak seperti tahun sebelumnya,” harapnya.
Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat (GPD) juga menyampaikan pandangan umum terkait Raperda APBD 2026. Juru bicara Fraksi GPD, Angga Adi Wangsa Pratama, menekankan perlunya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama mengingat berkurangnya anggaran transfer dari pemerintah pusat.
“Dengan berkurangnya anggaran transfer dari pemerintah pusat, ini tentu menjadi beban fiskal APBD 2026. Kami mendorong masing-masing OPD untuk terus menggali potensi-potensi yang bisa mendatangkan pendapatan,” ujarnya.
Fraksi GPD juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD melalui sistem pajak digital dan pengelolaan sektor pariwisata.
“Jika pasar dikelola dengan baik, masyarakat akan merasa aman dan nyaman berbelanja, pedagang pun mendapat keuntungan, dan uang retribusi dapat dikelola secara transparan,” pungkas Angga.(jar/adv/dprd)