Kota Malang, blok-a.com – Keracunan akibat mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Barat, dan Sulawesi Barat.
Keracunan itu untungnya sementara ini tidak ditemukan di Kota Malang. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi.
Namun, Suryadi menjelaskan, pihaknya tidak akan terlena dengan hal itu. Pengawasan MBG itu pun dilakukan mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga menuju ke penerima manfaat.
“Seperti yang terjadi di Jawa Barat lalu, ada banyak siswa yang keracunan, sampai sekarang tidak ada peristiwa seperti itu di Kota Malang dan kami tidak ingin hal itu terjadi. Untuk itu pengawasan harus dilakukan,” kata dia.
Dari informasi yang dihimpun media ini, di Kota Malang ada sembilan SPPG atau dapur MBG aktif. Total penerima MBG di Kota Malang pun mencapai 18 ribu.
Suryadi menjelaskan, MBG ini merupakan program penting. Ada tujuan besar yang ditarget Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.
“Bapak Presiden, pemerintah ingin memastikan anak-anaknya (siswa) bisa fokus bersekolah dan tetap memperoleh asupan gizi yang sesuai kebutuhan melalui MBG. Tentu ada tujuan besar di sana,” ungkapnya.
Selain itu, MBG ini menjadi solusi bagi banyak anak di seluruh daerah, tak hanya di Kota Malang saja. Faktanya, lanjut Suryadi, banyak anak yang masih membantu mencari nafkah untuk makan, hingga harus tidak bersekolah.
“Nah MBG ini kan salah satu dari bagian untuk mewujudkan visa besar itu (Indonesia Emas 2025),” imbuh dia.
Bahkan tak hanya MBG, Kota Malang juga telah ditunjuk sebagai salah satu daerah untuk merealisasikan program nasional lainnya. Salah satunya adalah program Sekolah Rakyat. Menurut Ketua Fraksi Golkar ini, hal tersebut tentu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
“Sekolah Rakyat kita (di Kota Malang) juga berjalan. Artinya, Kota Malang sebagai kota pendidikan bukan tanpa alasan ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai daerah pilot project dalam menjalankan program nasional. Sehingga, tidak sepatutnya kita berleha-leha saja. Pengawasan harus dilakukan,” pungkas Suryadi. (bob)