Tag: dprd kota malang

Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Pengambilan Keputusan Terhadap RPJMD 2025-2029 (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Dewan Saran Ekonomi Kreatif Jadi Prioritas RPJMD Kota Malang 2025-2029

DPRD Kota Malang Usulkan Alokasi DBHCHT Difokuskan untuk UHC

DPRD Kota Malang Usulkan Alokasi DBHCHT Difokuskan untuk UHC

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi saat menanggapi penolakan warga terkait jalan tembusan di kawasan Griya Santa, Mojolangu (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Pemkot Malang Diminta Tak Terburu-buru Bangun Jalan Tembusan Griyashanta

Penolakan warga Griya Santa terkait wacana Jalan Tembus yang digulirkan oleh Pemkot Malang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Tolak Wacana Jalan Tembus, Warga Griyashanta RW 12 Mengadu ke DPRD Kota Malang

Dari atas, tembok 1 meter di Pasar Besar Malang yang retak dan menimpa salah satu pedagang (istimewa)

Tembok Pasar Besar di Lantai 3 Ambruk, Timpa Pedagang Hingga Dilarikan ke RS

DPRD Kota Malang tengah mempercepat pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

DPRD Kota Malang Kebut Perda Soal Aturan Larangan Tarif Parkir di Tempat Usaha

Dito Arif Nurakhmadi, Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Dewan Sedang Godog Perda Parkir Kota Malang, Jukir Wajib Ganti Rugi jika Kendaraan Hilang

Ketua Pansus Ranperda PDRD, Indra Permana (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Ini Alasan Ambang Pajak UMKM di Kota Malang Jadi Rp 15 Juta

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saniman Wafi saat diwawancarai awak media (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

PKB Kota Malang Abstain di Sidang Bahas Ranperda PDRD, Ini Alasannya

Perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kota Malang

Perda Anyar Soal Ambang Pajak Rp 15 Juta Dipastikan Tidak Akan Sentuh PKL di Kota Malang

Kondisi jalan yang rusak parah di kawasan Pasar Induk Gadang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Pemkot Malang Sewa Lahan Rp 1,3 Miliar untuk Relokasi Pedagang Pasar Gadang

Rapat Paripurna pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Ambang Pajak UMKM di Kota Malang Naik Jadi Rp 15 Juta

Komisi C DPRD Kota Malang Tanggapi Kekhawatiran Juru Parkir soal Rencana Gedung Parkir Mix Mandiri Kota Malang, blok-a.com – Rencana pembangunan gedung parkir Mix Mandiri di kawasan Kayutangan Heritage mendapat sorotan dari juru parkir (jukir) setempat. Dalam audiensi bersama Komisi C DPRD Kota Malang, Rabu (4/6/2025), para jukir menyampaikan kekhawatiran kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan tersebut. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, menyatakan bahwa aspirasi utama para jukir adalah jaminan keberlanjutan pekerjaan, bukan kompensasi uang. “Masalahnya bukan sekadar parkir dipindah, tapi soal nafkah mereka. Jangan sampai pembangunan ini justru membuat mereka kehilangan pekerjaan,” kata Anas. Komisi C berencana menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas teknis pembangunan, jumlah lantai, kapasitas gedung, serta skema pemberdayaan jukir. “Kalau memang harus dibangun, kita harus pastikan ada skema yang adil, entah mereka tetap bekerja di lokasi dengan sistem baru atau dipindahkan ke tempat lain,” jelasnya. Anas menegaskan pihaknya mendukung penataan kota, tetapi menolak jika pembangunan berdampak negatif terhadap masyarakat. “Modernisasi penting, tapi tidak boleh mengorbankan rakyat kecil,” tegasnya. Sementara itu, Koordinator Jukir Kayutangan, Chulfiyah Ningsih, meminta Pemkot Malang lebih memperhatikan dampak sosial dari proyek ini. “Pembangunan ini tidak boleh hanya mengejar aspek ekonomi. Pemberdayaan bagi kami juga harus dipikirkan,” ujar Chulfiyah. Dalam audiensi juga terungkap, rencana anggaran pembangunan yang semula Rp25 miliar kini dipangkas menjadi Rp 10 hingga Rp 15 miliar. Pemangkasan ini berpotensi mengurangi jumlah lantai gedung dari enam lantai menjadi lebih sedikit, yang turut memengaruhi daya tampung parkir ke depan. (yog)

Jukir Kayutangan Heritage Terancam Hilang Pekerjaan Gegara Proyek Ini

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (blok-a.com/Yogga Ardiawan)

Pengurus Koperasi Merah Putih di Kota Malang Harus Kompeten

Ilustrasi : Anak di Kota Malang Jauh dari Lagu Adat Daerah, DPRD Komisi D : Kami Akan Review Kurikulum Muatan Lokal (foto : Widya Amalia)

DPRD Kota Malang Tanggapi Soal Putusan MK Sekolah Gratis, Jangan Jadi Dampak Negatif ke Swasta

Rapat Paripurna DPRD Kota Malang bersama Wali Kota, Wahyu Hidayat membahas RPJMD (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

RPJMD Kota Malang Disusun, Wali Kota Targetkan Rampung dalam 40 Hari

Komisi C DPRD Kota Malang menginisiasi langkah pemecahan masalah bagi wilayah yang terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang.

Masalah TPA Supit Urang, DPRD Kota Malang Fasilitasi Solusi Konkret untuk Warga Terdampak

Dito Arif Nurakhmadi, Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Dewan Dorong Polisi Periksa 75 Fasyankes di Malang, Usut Limbah Medis di TPA Supiturang

Dewan Kota Malang Usul Batas UMKM Kena Pajak Resto Jadi Beromzet Rp 20 Juta

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi mendorong Pemkot Malang untuk segera mengadakan rakor jelang pelaksanaan Porprov IX Jawa Timur (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Dewan Desak Wali Kota Malang Turun Langsung Persiapkan Porprov Jatim