Wujudkan Misi Ketiga, Pemkot Malang Gelar Rakorda Penguatan Pengarusutamaan Gender

Rakorda penguatan pengarusutamaan gender Pemkot Malang bersama seluruh OPD Kota Malang (Blok-a.com/Putu Ayu Pratama S)
Rakorda penguatan pengarusutamaan gender Pemkot Malang bersama seluruh OPD Kota Malang (Blok-a.com/Putu Ayu Pratama S)

Kota Malang, Blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang gelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk wujudkan misi ketiganya yakni mewujudkan kota rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat rentan dan gender, Selasa (8/11/2022).

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malang, Pemkot menggelar Rakorda untuk wujudkan pengarusutamaan gender menuju pembangunan Kota Malang yang inklusif.

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan pengarusutamaan gender dinilai sebagai modal dalam mensukseskan visi misi Pemkot Malang. Dengan memlibatkan seluruh komponen termasuk kaum rentan untuk pembangunan Kota Malang.

“Kalau pengarusutamaan gender itu adalah kelompok atau kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana melibatkan seluruh komponen anak bangsa termasuk perempuan dalam segala aspek kegiatan,” ungkap Sutiaji.

Seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, Sutiaji memberikan suatu contoh kasus keterlibatan gender dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Saya contohkan, luar biasa perempuan perempuan di musim covid-19 ini kan dia banyak punya aktivitas yang bisa mensupport pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Sejalan dengan Wali Kota Malang, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu mengungkapkan kegiatan ini dilakukan secara berkala di tingkat perangkat daerah agar dalam segala aktivitasnya sesuai dan responsif gender. Aktivitas tersebut contohnya yakni perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemkot Malang.

“Penganggaran responsif gender itu ada rumusannya, makanya kenapa kok ada dari Provinsi Jatim yang dijadikan narasumber. Karena nanti akan diajari bagaimana cara membuat perencanaan penganggaran yang responsif gender,” terangnya.

Lebih lanjut, Dewi menyebutkan Pemkot telah menganggarkan senilai kurang lebih sekitar Rp 65 Miliar. Anggaran tersebut nantinya akan disebarkan untuk masing masing OPD untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kota Malang.

“64 Miliar itu di 2022, jadi tiap tahun kan ada penambahan. Di 2022 itu hampir 65 Miliar, itu untuk total di seluruh perangkat daerah,” imbuhnya.

Untuk selanjutnya, Bappeda akan mengupayakan ada penambahan anggaran di tahun berikutnya sesuai dengan intruksi Wali Kota Malang untuk melengkapi misi ke tiga tentang responsif gender di Kota Malang.

(ptu)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?