Blitar, blok-a.com – Ratusan driver ojek dan taksi online Blitar Raya dari berbagai komunitas, seperti Torpedo, Cobra, dan Dragon, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Blitar, Senin (1/12/2025).
Mereka menuntut penghapusan zona merah yang melarang mereka mengangkut penumpang di lokasi penjemputan tertentu dan pembebasan biaya parkir liar.
Ketua Komunitas Torpedo, Sony Rumanto mengungkapkan kesulitan yang dihadapi para driver dalam mendapatkan orderan, terutama di Terminal Patria dan Stasiun Kota Blitar.
“Kami dihadapkan pada kenyataan bahwa masih ada transportasi tradisional yang beroperasi di lokasi-lokasi tersebut. Ini menghambat peluang kami untuk mendapatkan pekerjaan,” ungkap Sony.
Lebih lanjut, Sony menegaskan, tuntutan utama para driver adalah penghapusan zona larangan dan pembebasan biaya parkir.
“Kami berharap ada kesepakatan di mana transportasi online dapat mengambil lokasi untuk penjemputan penumpang. Konflik dengan transportasi konvensional harus diselesaikan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Blitar, Syaiqul Muhibbin, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh para driver.
“Kami memahami aspirasi dari rekan-rekan komunitas pengemudi online. Insya Allah, kami akan memberikan surat edaran mengenai pembebasan zona merah ini,” kata Mas Ibin, sapaan akrab Wali Kota Blitar.
Mas Ibin menjelaskan, bahwa keputusan mengenai zona merah bukan berasal dari pemerintah, melainkan hasil kesepakatan antara driver ojek online dan offline.
“Pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan resmi mengenai zona merah,” jelasnya.
Wali Kota juga membuka dialog antara semua pihak dalam sektor transportasi untuk menemukan solusi terbaik demi kemajuan ekonomi dan pelayanan pariwisata di Blitar.
“Dalam perekonomian, dalam transportasi, tidak ada pembatasan-pembatasan. Semua transportasi, baik online maupun offline, harus bisa beroperasi tanpa adanya hambatan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, uji coba pembebasan zona merah akan dilakukan di Terminal Patria dan Stasiun Kota Blitar sebelum Natal dan Tahun Baru 2026, sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah.
“Kami ingin menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan nyaman, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkas Wali Kota Blitar. (jar/lio)