Sumenep, blok-a.com – Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya mengecam keras aktivitas eksplorasi migas yang terus dilakukan PT Kangean Energi Indonesia (KEI) di perairan Kangean, Kabupaten Sumenep. Aksi perusahaan tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi korporasi yang mengabaikan aspirasi masyarakat pesisir.
Ketua MPR Madura Raya, M. Darol, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran jilid II di Kantor SKK Migas Jabanusa, Surabaya. Aksi tersebut bertujuan mendesak penghentian eksplorasi seismik tiga dimensi (3D) yang dilakukan PT KEI.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika sosial, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang hidup dari laut. PT KEI seolah menutup mata terhadap suara masyarakat Kangean,” ujar Darol, Rabu (29/10/2025).
Ia menilai SKK Migas tidak bisa lepas tangan dari persoalan ini. Sebagai lembaga yang memberikan izin dan melakukan pengawasan, SKK Migas disebut turut bertanggung jawab atas konflik antara perusahaan dan masyarakat pesisir.
“Kalau eksplorasi tetap berjalan, kami pastikan massa MPR akan turun ke Surabaya. Negara harus hadir membela rakyat, bukan membiarkan korporasi merusak laut,” tegasnya.
Di lapangan, ketegangan di perairan Kangean kembali meningkat pada Rabu (29/10/2025). Sejumlah nelayan dilaporkan turun ke laut dan mengusir kapal induk milik PT KEI yang diduga tengah melakukan survei bawah laut di wilayah tangkap mereka.
Aksi spontan tersebut dipicu oleh keberadaan kapal eksplorasi di area tangkapan utama nelayan. Padahal sejak awal, masyarakat Kangean telah menolak kegiatan seismik karena dikhawatirkan dapat merusak ekosistem laut dan mengancam sumber penghidupan mereka.
“Bagi masyarakat Kangean, laut bukan sekadar hamparan air. Itu sumber kehidupan, warisan leluhur, dan masa depan anak cucu mereka. Kalau laut rusak, maka habislah harapan masyarakat pesisir,” ucap Darol.
Lebih lanjut, Darol menilai kasus Kangean mencerminkan buruknya tata kelola energi nasional yang kerap berpihak pada kepentingan korporasi besar. Ia menegaskan pemerintah seharusnya menjunjung keadilan ekologis dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.
“Ini bukan hanya persoalan lokal, tapi juga persoalan moral dan keadilan ekologis. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan perusahaan. Kami akan terus bersuara sampai laut Kangean benar-benar aman dari eksploitasi rakus,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, SKK Migas Jabanusa Surabaya melalui Departemen Forum Komunikasi (Forkom), Farid, belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden pengusiran kapal eksplorasi tersebut.
Sementara itu, blok-a.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari PT KEI mengenai kejadian pengusiran kapal eksplorasi di perairan Kangean.(ram/lio)