Sidoarjo, blok-a.com – Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor prihatin saat menerima laporan ada keluarga pra sejahtera tidak mendapatkan bantuan perlindungan sosial. Padahal, pemerintah rutin menggelontor bantuan.
Menyikap itu, Gus Muhdlor menegaskan jangan sampai ada keluarga pra sejahtera yang tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.
Ia meminta masyarakat dan pemerintah desa, melaporkan ke Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo.
Rasa prihatin itu disampaikan Gus Muhdlor di sela menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2023 tahap III di 5 desa di Kecamatan Tanggilangin, yakni Desa Ngaban, Kalitengah, Kalisampurno, Kedensari dan Kludan.
Kata Gus Muhdlor, bantuan dari pemerintah sangat diharapkan oleh keluarga pra sejahtera. Seperti bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kali ini total jumlah penerima bantuan sosial beras se Kecamatan Tanggulangin sebanyak 3.832 PKH.
Di Tanggulangin, bupati muda itu mengecek langsung ke penerima bantuan.
Ia bertanya warga penerima bantuan apakah selama ini bantuan lancar apa tersendat atau ada kendala.
“Yang antara keduanya (PKH maupan BPNT) mboten mudun blas jenengan angkat tangan, itu kadang nama di KTP nya invalid, mungkin ejaan namanya tak sesuai penulisannya,” ujar Gus Muhdlor.
Dia mengatakan ada berbagai faktor penerima manfaat tak lagi memperoleh haknya. Salah satunya mendapat dobel bantuan. Dia memastikan masyarakat tetap menerima bantuan meski hanya dari satu program saja.
“Bila tahun lalu masyarakat dapat menerima dua bantuan, namun tahun ini jadi satu, bisa PKH atau BPNT,” ujarnya.
Namun ada juga yang belum menerima bantuan. Untuk itu ia minta Kaur Kesra mendata kembali. Dari data itu Pemkab Sidoarjo akan mengajukan lagi.
“Kulo niku sak aken, biasane wong gak duwe niku ngenten-ngenteni bantuan kok gak metu-metu (saya ini sedih, biasanya orang tidak mampu itu selalu mengharapkan bantuan yang biasanya ditunggu-tunggu biasanya tetapi saat ini tidak keluar-keluar),” katanya.
Dalam sini, Gus Muhdlor juga mewanti-wanti penerima bantuan agar menjaga undangan penerimaan.
Pasalnya ada barcode konfirmasi penerima di undangan itu agar tak disalahgunakan orang lain.
Dia juga minta agar tidak menyerahkan undangan ke orang lain, tapi ke petugas SLRT saja.
“Alhamdulillah di Sidoarjo tidak ada kasus seperti ini (penyalagunaan undangan penerima bantuan), jadi bapak ibu penting undangan ini disimpan yang benar,” pesannya.
Putra Kiai Ali Mashuri, ini juga meminta kepedulian masyarakat ke sesama, agar segera lapor bila mengetahui warga tidak mampu butuh uluran tangan.
Dia ingin pemerintah hadir bagi seluruh warga Sidoarjo. Terutama terhadap warga kurang mampu.
“Kalau ada warga Ngaban lebih susah daripada jenengan, tidak dapat bantuan apapun segera lapor ke desa, nanti Baznas Sidoarjo akan bertindak,” ucapnya.
Jika ada masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam hidupnya diminta melapor ke Pemkab Sidoarjo, karena pihaknya memiliki program permakanan gratis, pagi dan malam.
“Kalau ada warga Ngaban, dikasi beras tidak mampu masak, dikasi uang tak mampu belanja, istri tidak ada, anak tidak ada, saudara juga tidak ada, hidupnya sendirian, jenengan lapor Kaur Kesra, pagi akan diantar nasi, sore juga,” tukasnya.
Dia mengatakan masyarakat tak mampu agar tak takut berobat karena Pemkab Sidoarjo menjamin kesehatan masyarakat miskin.
Cukup berbekal SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa, masyarakat dapat berobat ke RSUD Sidoarjo maupun RSUD Sidoarjo Barat.
“Sekarang jangan takut lagi pergi kerumah sakit karena alasan tidak punya biaya, pergi ke Pak RT, bilang ke Pak Kades minta surat keterangan tidak mampu, langsung bisa masuk ke RSUD Sidoarjo apa RSUD Krian,” ujarnya.
Penyerahan bantuan pangan selain di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, juga dilakukan di Desa Kalitengah, Kalisampurno, Kedensari dan Kludan. (jum/lio)