Blitar, blok-a.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Senin (05/06/2023).
Massa datang dengan membentangkan poster, di antaranya, Jangan Berikan Tugas Pada Orang Yang Bukan Ahlinya, Singkirkan Dugaan Jual Beli untuk Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah, Memperdagangkan Jabatan adalah Korup. Juga sepanduk bertuliskan, Agenda Mutasi Terburuk Dan Etika Birokrasi Yang Liar, Brutal, Dalam Managemen ASN.
Koordinator aksi sekaligus Ketua GPI, Joko Prasetio mengatakan, salah satu dinas di lingkungan Pemkab Blitar ditempati atau dipimpin oleh seseorang ASN yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian yang berbeda dengan dinas yang dipimpinnya atau dunia pendidikan.
“Yang saya ketahui dia memiliki keilmuan di bidang atau sarjana hewan. Artinya kalau sarjana hewan ini memimpin para sarjana-sarjana pendidikan, ini akan mengalami kehancuran,” kata Joko Prasetio.
Joko mendesak Bupati Blitar Rini Syarifah, agar segera menarik kembali SK penempatan jabatan untuk Kepala Dinas Pendidikan yang baru.
“Ini akibat kinerja tim Baperjakat, terutama sekda yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap adanya keputusan-keputusan birokrasi yang sudah disusun mulai dari awal. Sehingga produk dari Baperjakat itu mandul. Artinya ini, etika birokrasi sudah dilanggar,” ujarnya.
Lebih lanjut Joko menyampaikan, seharusnya Baperjakat lebih kokoh didalam menyusun kekuatan di dalam birokrasi.
“Jangan terpengaruh dengan adanya kekuatan daripada jabatan politik,” jelasnya.
Ditambahkannya, GPI khawatir penempatan pejabat baru di Dinas Pendidikan tersebut, digunakan untuk agenda kepentingan politik 2024.
“Kami menduga adanya kepentingan politik di 2024. Makanya kami tidak ingin dunia pendidikan itu dicampuri dengan urusan politik,” imbuhnya.
Joko menandaskan, pihaknya meragukan kepemimpinan sarjana hewan memimpin dunia pendidikan. Karena memberikan tugas kepada orang yang bukan ahlinya akan berakibat sebuah kehancuran.
“Bertolak dari itu, kami bergerak untuk mengingatkan, mengkritisi kebijakan pemerintah yang menempatkan seseorang tidak sesuai dengan keahliannya,” tandasnya.
Joko mengibaratkan, semut itu dipimpin dari kalangan semut, kalau misalkan macan juga dipimpin seokor macan. Tapi kalau dunia pendidikan seharusnya dipimpin oleh orang-orang pendidikan.
“Karena pendidikan ini jiwa. Jadi kalau mereka tidak memiliki jiwa seorang pendidik, kami khawatir terhadap generasi siswa yang akan datang. Solusinya Kepala Dinas Pendidikan yang baru harus mundur,” pungkasnya. (jar)