DPRD Kota Malang Didorong Buat Kebijakan Lapangan Kerja untuk Difabel

Kelompok difabel ketika mengunjungi gedung DPRD Kota Malang untuk melakukan audiensi
Kelompok difabel ketika mengunjungi gedung DPRD Kota Malang untuk melakukan audiensi

Kota Malang, Blok-a.com – Masyarakat difabel Kota Malang, diwakilkan oleh Komunitas Difabel Kreatif, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang untuk buka lapangan kerja. Kebijakan itu meliputi penerimaan warga penyintas difabel hingga inklusi di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Harapan kami biar untuk kebijakan kita, untuk temen difabel, agar kebijakan di pemerintahan itu bisa semakin berpihak kepada temen disabilitas di Kota Malang,” beber Sutarno, pada (26/9).

Pihaknya menyebut, kebijakan itu diperlukan agar kelompok difabel bisa berdaya di tengah keterbatasan yang dimiliki. Sebelumnya, Sutarno menilai bahwa pelayanan di ranah pemerintah sudah baik. Tapi dia berharap ditingkatkan lagi.

“Di RTH (Ruang Terbuka Hijau) atau tempat bermain ada beberapa bagian yang tidak akses untuk kursi roda troli itu juga tidak bisa masuk di situ,” ujar dia.

Terkait dengan lapangan pekerjaan, dia mencontohkan instansi yang menerima tenaga kerja difabel. Yakni Polresta Malang Kota yang sudah merekrut lebih dulu tenaga kerja penyandang disabilitas dibanding instansi pemerintahan lain.

Di lain pihak, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika menyebut, sebenarnya penerimaan kelompok difabel di Kota Malang sudah baik. Akan tetapi, pihaknya mengakui memang penyerapan tenaga kerja difabel masih kurang atensi.

“Saya sudah minta ke dinas-dinas sejak 2 tahun lalu untuk merekrut, mereka juga agak kesulitan. Tetap akan kita coba kita upayakan,” ujar dia.

Made menyebut, masih ada peluang melalui seleksi CPNS yang sudah dibuka untuk difabel. Tidak menutup kemungkinan, tenaga kerja difabel bisa diletakkan sebagai honorer

“CPNS saja buka kenapa hororer tidak buka, Kota Malang untuk penerimaan difabel itu sudah sangat baik dan bagus,” ujar dia.

Eksekusi kebijakan terhadap difabel ini juga akan dibahas lebih lanjut bersama dengan Bapeda. Sebelumnya, terdapat 200 usulan terkait pengadaan fasilitas difabel, namun eksekusi masih di angka 60 persen. Made meminta agar 40 persen sisanya bisa direalisasi segera.

“Kita ada musrandon tematik untuk difabel nanti akan kita lihat masukan dari Bapeda yang akan disampaikan ke dewan di pengajuan kebijakan umum anggaran melihat memang usulannya berapa dari difabel,” ujar dia. (mg2/)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?