Magetan, blok-a.com – Dugaan kelalaian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan Puskesmas Panekan senilai Rp13,8 miliar masih bergulir. Setelah sehari sebelumnya DPRD Magetan melakukan inspeksi, kini giliran Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Magetan, dan Pengawas Disnakertrans Provinsi Jawa Timur turun ke lokasi pada Kamis (11/9/2025).
Namun, sidak tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait hasil sidak tersebut.
“Kami itu pengawas pelaksanaan di lapangan, tidak boleh memberikan statement kepada orang luar. Kalau ingin meminta klarifikasi, pejabat struktural yang bisa memberikan itu. Tujuan ke sini nanti kami membuat laporan ke atasan. Laporannya seperti apa? Itu internal kami, jadi kami tidak boleh mengeluarkan statement. Takutnya nanti statement salah, malah kami yang kena. Tidak boleh, maaf ya. Maaf ya, saya tidak boleh soalnya,” ujar perwakilan pengawas Disnakertrans Jatim, Habib Rahmat.
Sementara itu, Kepala Disnaker Magetan, Arief Ridwan, membenarkan pihaknya segera berkoordinasi dengan pihak terkait setelah menerima laporan dugaan pelanggaran K3.
“Kemarin begitu ada laporan, saya langsung kontak Pejabat Pengawas Disnaker provinsi. Tindak lanjutnya hari ini pengawas langsung sidak ke lapangan untuk mengingatkan pelaksana proyek. Saya ikut mendampingi,” jelasnya.
Meski sidak telah dilakukan, belum ada penjelasan resmi mengenai hasil temuan maupun potensi sanksi yang akan dijatuhkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Pasal 176–182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan langsung, mengeluarkan nota pemeriksaan, hingga merekomendasikan sanksi bagi perusahaan atau kontraktor yang terbukti lalai menerapkan K3.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pencabutan izin usaha, bahkan proses pidana apabila kelalaian mengakibatkan kecelakaan kerja. Dengan kewenangan tersebut, transparansi hasil sidak menjadi perlu dipublikasikan agar pengawasan tidak berhenti pada laporan internal semata.(nan/lio)