Sidoarjo, blok-a.com – Pelantikan Imam Mukri Affandi, sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029 memicu kontroversi.
Pasalnya, terpilihnya Imam Mukri Affandi sebagaiKetua KONI Sidoarjo diduga belum memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) nomor 14 tAhun 2024, yakni wajib memiliki pengalaman sebagai pengurus olahraga selama minimal 5 tahun.
“Aturan ini menjadi acuan dalam setiap pemilihan Ketua KONI di seluruh Indonesia, termasuk di Sidoarjo,” ujar Efendi, dari Forum Rembuk Masyarakat Sidoarjo (Formasi), Sabtu, (3/5/2025).
Karena dalam Permenpora 14/2024 dijelaskan dengan tegas, bahwa Ketua KONI harus memiliki pengalaman sebagai pengurus cabang olah raga (Cabor) minimal 5 tahun.
“Pertanyaannya, sudah berapa tahun Imam Mukri Affandi menjabat sebagai pengurus struktural di Cabor Sidoarjo,” tanya Efendi.
Saya berkeyakinan bahwa SK pelantikan yang dikeluarkan berpotensi batal demi hukum jika terbukti menyalahi aturan Permenpora. Hal ini harus menjadi perhatian para pengurus Cabor.Kerena menyangkut legitimasi sebuah organisasi.
Jika ini dipaksakan, otomatis dapat menjadi preseden buruk bagi dunia olah raga di Sidoarjo. Utamanya terkait tata kelola organisasi yang sehat dan berintegritas.
“Kami dari Formasi mencurigai terjadi tekanan dan kepentingan tertentu di balik keputusan pelantikan tersebut. Karena KONI Provinsi Jawa timur berani menerbitkan SK Imam Mukri Affandi sebagai Ketua KONI Sidoarjo 2025-2029,” tukasnya.
“Meski hal itu dinilai belum memenuhi kriteria sesuai regulasi di peraturan Permenpora. Jika tendesi mengarah ke situ, ini sangat disayangkan,” imbuhnya.
Masih kata Efendi, SK sebagai Ketua KONI Sidoarjo bisa disengketakan di Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI), yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa organisasi olahraga secara independen dan final. (fah/bob)