Blok-a.com – Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/8/2025). Penangkapan dilakukan atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Immanuel Ebenezer merupakan seorang aktivis politik yang pernah menjadi Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019. Pria yang akrab disapa Noel ini sempat membentuk Ganjar Mania, namun kemudian beralih mendukung Prabowo Subianto menjelang Pemilu 2024.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Immanuel mengalami peningkatan drastis. Pada tahun 2021, saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, jumlah yang dilaporkan Rp4,84 miliar. Namun, angka kekayaannya melonjak menjadi Rp17,62 miliar pada Januari 2025.
Aset tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp12,4 miliar, lima kendaraan senilai Rp3,33 miliar, serta aset bergerak dan kas sebesar Rp2,13 miliar. Bahkan, menurut LHKPN terbaru tersebut, Noel sama sekali tidak memiliki utang.
Kronologi Operasi KPK
Pada Kamis (21/8/2025) siang, tim KPK melakukan operasi penangkapan terhadap Immanuel Ebenezer. Penangkapan dilakukan di kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.00 WIB.
Operasi dilakukan berdasarkan dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3. Modusnya melibatkan permintaan uang untuk mempermudah proses sertifikasi.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan Sertifikasi K3. KPK menangkap total 14 orang termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer, seperti dilaporkan Antara News, Kamis (21/8/2025).
Operasi itu juga diikuti penyitaan sejumlah barang bukti. Berupa uang tunai, 15 kendaraan roda empat, dan 7 kendaraan roda dua, termasuk satu unit motor Ducati. Seluruh barang bukti ini kemudian dipamerkan oleh KPK sebagai bagian dari pemeriksaan.
Selain itu, KPK turut menyegel ruangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) Kemenaker.
Hingga Kamis malam, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 14 individu tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka, sekaligus mengumumkan identitas 13 orang lain yang terjaring OTT.
Reaksi Istana
Penangkapan Noel tentu menjadi tamparan keras bagi berbagai pihak, termasuk Kemenaker, Partai Gerindra, Presiden Prabowo. Menaker Yassierli mengatakan bahwa ini menjadi pukulan berat bagi dirinya dan keluarga besar kementerian.
“Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 (sepuluh) bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan,” kata Yassierli.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan membeda-bedakan penegakan hukum korupsi. Ia juga menolak berspekulasi tentang kemungkinan reshuffle kabinet.
“Berkali-kali Presiden Prabowo menekankan tidak pandang bulu dalam penegakan pemberantasan korupsi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Presiden Prabowo sendiri menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK terkait OTT yang menimpa anggota kabinet sekaligus simpatisan partainya ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari yang sama.
“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Bahkan jika pada akhirnya Noel terbukti bersalah, maka presiden dapat segera menggantinya dengan sosok yang lain.
“Apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” tambah Prasetyo Hadi.
Update Terbaru OTT Wamenaker
Kabar terbaru, hingga pukul 12.00 WIB, KPK masih menahan Wamenaker Immanuel Ebenezer di Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, bersama 13 orang lainnya.
“Pihak-pihak yang diamankan masih di sini ya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Sebelumnya, ia juga menjelaskan perihal status mereka yang terjaring operasi penangkapan. Menurut keterangan Budi Prasetyo, KPK sudah menetapkan status hukum para pihak yang diamankan. Dan rencananya, KPK akan mengumumkannya kepada publik pada Jumat sore ini.
“Tadi malam sudah dilakukan ekspose, dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan,” kata Budi Prasetyo.
Penangkapan Immanuel Ebenezer merupakan OTT kelima yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Operasi sebelumnya meliputi OTT pada Maret 2025 yang menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan.
Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatra Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatra Utara.
Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dan keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan. (gni)