Kota Malang, blok-a.com — Komisi B DPRD Kota Malang akan memantau perbaikan sistem NJOP yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus, mengaku telah menerima banyak surat dari berbagai asosiasi terkait kenaikan NJOP yang tidak sesuai.
“Jadi gini kita memang menerima surat dari organisasi profesi ada IPPAT, notaris, APERSI, berkaitan yang mereka menemukan ada kenaikan NJOP,” ujar Trio.
Setelah menerima berbagai surat tersebut, Komisi B melakukan hearing bersama IPPAT, notaris, APERSI, REI, perwakilan masyarakat, dan Bapenda.
Dari rapat yang dipimpin Trio tersebut, pihak Bapenda melakukan klarifikasi bahwa dokumen NJOP memang belum fix.
“Sehingga kita klarifikasi, ternyata memang dokumennya memang belum fix,” jelas Trio.
Ternyata, permasalahan tersebut terjadi karena adanya kesalahan sistem yang menetapkan kenaikan NJOP sesuai zona, bukan kondisi tanah.
“Ada permasalahan di sistem zonasi yang membuat ketidaksesuaian antara harga yang sebelumnya dengan harganya naik,” ujar Trio.
Pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penyesuaian NJOP oleh Bapenda. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua kenaikan NJOP itu buruk.
“Kemudian, tetap akan ada komunikasi. Karena yang diinginkan masyarakat kalau ada kenaikan itu naiknya tidak drastis. Ini yang tidak bisa kita jamin. Karena bisa jadi yang dikhawatirkan mungkin NJOP sebelumnya Rp 200 ribu jadi Rp1 juta bukan karena kesalahan tapi itu ternyata bisa jadi benar,” terangnya.
Dimaksudkan, kenaikan yang terjadi pada NJOP yang drastis itu bisa saja terjadi karena kenaikan yang seharusnya bertahap dari dulu tidak dilakukan.
“Cuma jangan sampai bebannya yang dulu gak naik, nanti tiba-tiba disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ini yang bisa saja terjadi. Dulu harusnya bertahap sudah naik, cuma kalo gak dilakukan dari dulu 200 sekarang Rp1juta ini kan pasti bagi yang tidak ingin bertransaksi dia akan merasa keberatan. Karena harganya langsung naik,” terang Trio.
Dirinya mengaku akan berkoordinasi dengan wali kota untuk beberapa penyesuaian apakah kenaikan tersebut sudah sesuai atau belum.
“Intinya perlu kordinasi dengan walikota, terutama yg tdk salah. Kalo yang salah oke bisa dihindari. Kalo yang ternyata gak salah tapi naik, itu yg akan kita perjuangkan. Supaya tidak membebani betul,” pungkasnya. (len/lio)