Blok-a.com – Belakangan ini, sebagian warung Madura di Kota Malang mulai menerapkan tambahan biaya admin Rp500 untuk transaksi nontunai menggunakan (QRIS). Sekilas terlihat sepele, tapi di balik angka kecil itu ada cerita tentang cara pedagang bertahan di tengah potongan bank dan perubahan kebiasaan pembeli.
Menariknya, berdasarkan informasi resmi dari Bank Indonesia, transaksi menggunakan QRIS untuk nominal di bawah Rp500.000 bebas biaya bagi konsumen maupun pedagang.
Sebelumnya, biaya layanan transaksi QRIS atau Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3 persen memang dibebankan kepada pedagang, untuk transaksi di atas Rp100 ribu.
Namun, sejak Desember 2024 lalu, kebijakan tersebut telah dihilangkan.
“Sampai akhir 2024 QRIS masih ada potongan 0,3 persen. Desember 2024 itu sudah kami hilangkan. Jadi transaksi di bawah Rp500 ribu, gratis,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Yosamartha di Jakarta, Kamis (6/11), dikutip dari Antara.
Karena Ada Potongan dari Bank
Isti (42), pemilik warung madura asli Malang, bercerita bahwa ia sudah mulai menerapkan biaya admin sejak empat bulan lalu.
“Awalnya karena ada potongan dari bank,” tuturnya sambil melayani pembeli di warungnya, kawasan Jl. Telaga Warna, Kamis (06/11).
Ia menjelaskan, pemberitahuan soal biaya itu sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun, tapi baru diterapkan setelah melihat pedagang lain mulai memberlakukan hal serupa.
“Pas tahu warung lain sudah pakai pajak, akhirnya saya ikut juga. Biar kalau narik uang itu nggak kena potongan,” katanya.
Sementara itu, Aldo (26), pemilik warung Madura lain di daerah Perumahan Landungsari Asri, punya pandangan sedikit berbeda. Ia tetap mempertahankan biaya admin meski tahu ada pelanggan yang sempat heran.
“Karena ada potongan di rekening bank, uangnya jadi nggak genap. Makanya saya tambahi 500 biar pas waktu narik,” ujarnya saat ditemui, Kamis (06/11).
Bagi Aldo, kebijakan ini bukan untuk mencari untung besar, tapi untuk menutup selisih kecil dari potongan QRIS dan biaya rekening.
“Kalau nggak ditambah, lama-lama ya berkurang juga hasilnya,” katanya.
Sempat Khawatir Memberatkan Konsumen
Meski sempat khawatir pelanggan bakal protes, ternyata justru sebaliknya. Sebelum aturan itu diberlakukan, beberapa pembeli malah sudah menduga.
“Ada yang bilang, “Tambah admin ya, Bu?” gitu. Jadi waktu benar-benar diterapkan, mereka santai aja. Cuma 500 rupiah kok,” ujarnya.
Wanita paruh baya ini juga menyebut bahwa sekarang banyak pedagang kecil lain yang ikut mencantumkan “+admin” di nota pembelian, mulai dari penjual sayur sampai cilok.
“Sekarang hampir semua begitu. Kayak udah umum aja,” tambahnya.
Menurutnya, pelanggan tetap datang karena nominalnya tidak memberatkan.
“Mungkin karena cuma 500, jadi mereka maklum aja. Yang penting makanannya tetap sama,” ucapnya.
Tapi kalau kebijakan itu suatu hari dihapus, ia juga tak keberatan.
“Nggak apa-apa, malah lebih enak kalau nggak ada,” katanya santai.
Sementara, Aldo menuturkan, selama ini tak ada pelanggan yang benar-benar protes. “Mungkin karena warung lain juga sama, jadi orang udah terbiasa,” ucapnya.
Ia juga merasa tambahan 500 rupiah bukan sesuatu yang membuat pembeli kabur.
“Ya mungkin karena orang udah terbiasa beli di sini, Mas. Kadang mereka juga mikir, toh cuma 500 rupiah dibanding repot jalan jauh cuma buat cari harga sama. Lagian kita kan buka 24 jam, banyak yang beli malam-malam pas tempat lain udah tutup. Jadi meski tahu ada biaya admin, mereka tetap datang. Buat mereka, yang penting cepat dan praktis.” ujarnya.
Saat ditanya apakah setuju jika kebijakan itu suatu saat dihapus, Aldo menggeleng.
“Kurang setuju sih, soalnya sama aja kayak mengurangi keuntungan,” pungkasnya. (mg1/gni)
Penulis: Rosa Dwi Eliyah (Mahasiswa Magang UTM Bangkalan)