Gresik, Blok-a.com – Nelayan pesisir Mengare, Kabupaten Gresik, mengaku semakin kesulitan melaut di tengah masifnya aktivitas reklamasi kawasan industri di pesisir Manyar-Mengare.
Selain ruang tangkap yang terus menyempit, mereka kini mulai merasakan adanya perubahan kualitas air laut di sekitar kawasan tersebut.
“Sekarang air lautnya terasa pahit, tidak seperti dulu,” ujar Santoso, Ketua Rukun Nelayan Bale Laok, Desa Kramat, Mengare, saat mendampingi tim ekspedisi Susur Pesisir bersama Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Kamis (14/5/2026) lalu.
Keluhan itu disampaikan Santoso berdasarkan pengalamannya melaut selama puluhan tahun di kawasan pesisir tersebut. Menurutnya, perubahan kondisi air laut mulai dirasakan setelah aktivitas reklamasi berkembang di sekitar kawasan KEK JIIPE Manyar.
Meski belum dibuktikan melalui pengujian salinitas secara khusus, nelayan setempat mengaku merasakan perubahan karakter air laut yang dinilai berbeda dibanding sebelumnya.
Santoso menunjukkan hasil tangkapannya pagi itu yang hanya seekor ikan dorang berukuran sedang. Kondisi itu disebut jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu saat kawasan tersebut masih menjadi wilayah tangkap produktif nelayan.
“Dulu rajungan banyak sekali. Sehari anak-anak muda sini bisa dapat sampai Rp800 ribu. Sekarang harga rajungan memang naik, tapi barangnya sulit dicari. Bawa pulang empat ekor saja sudah syukur,” tuturnya.
Menurutnya, hasil tangkapan mulai menurun sejak kawasan pesisir berubah menjadi daratan reklamasi. Nelayan yang sebelumnya menggantungkan hidup dari rajungan, udang, dan ikan laut kini semakin sulit memperoleh hasil.
Keluhan serupa disampaikan Sapuan, Ketua RT setempat. Ia menyoroti perubahan kondisi lingkungan pesisir dengan hasil tangkapannya.
“Dulu kalau melaut masih bisa merasakan hasilnya. Sekarang susah untuk diharapkan lagi kalau melaut di sekitar sini. Masyarakat tidak anti dengan industri, tapi nelayan juga harus dipikirkan nasibnya,” ungkap Sapuan yang turut mendampingi tim Ecoton susur pesisir laut.
Dalam kegiatan Susur Pesisir tersebut, tim Ecoton melakukan pengambilan sampel air di sejumlah titik sekitar kawasan reklamasi Manyar-Mengare. Termasuk area gorong-gorong yang mengarah ke kawasan industri, lokasi mangrove mati, hingga kawasan dermaga nelayan Bale Laok sebagai titik pembanding.
Direktur Eksekutif Ecoton, Dr. Daru Setyorini, mengatakan hasil pengukuran awal menunjukkan adanya penurunan kualitas air laut di sekitar kawasan industri dibanding wilayah yang minim aktivitas industri.
“Kami menemukan kualitas air di area sekitar industri lebih rendah dibanding kawasan yang tidak ada kegiatan industri,” ujarnya.
Menurut Daru, kadar fosfat dan amonia di sejumlah titik sekitar area reklamasi tercatat lebih tinggi dibanding lokasi lainnya.
“Fosfat paling tinggi ditemukan di area reklamasi. Kami masih mendalami sumber penyebabnya,” katanya.
Ecoton juga mencatat kadar dissolved oxygen (DO) atau oksigen terlarut di sekitar kawasan industri hanya sekitar 2,7 mg/liter. Angka itu jauh lebih rendah dibanding kawasan dermaga nelayan yang mencapai sekitar 6,5 mg/liter.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kehidupan biota laut, termasuk ikan dan rajungan yang menjadi sumber penghidupan nelayan pesisir.
“Ikan membutuhkan oksigen cukup untuk metabolisme dan reproduksi. Sementara amonia dapat mengganggu bahkan menyebabkan kematian ikan,” jelas Daru.
Selain kualitas air, Ecoton turut menyoroti keberadaan mangrove mati di sekitar lokasi reklamasi. Mereka meminta pemerintah melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap aktivitas reklamasi serta dampaknya terhadap ekosistem pesisir.
“Kami berharap ada pemeriksaan lanjutan dari Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Dinas Lingkungan Hidup,” ujarnya.
Ecoton juga menyebut penelitian lanjutan diperlukan untuk memastikan ada tidaknya kandungan logam berat maupun zat kimia lain di kawasan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah kawasan reklamasi di pesisir Manyar-Gresik juga menjadi sorotan karena PSDKP pastikan beberapa lokasi belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Beberapa area bahkan diketahui telah memiliki sertifikat hak atas tanah meski diduga berada di wilayah perairan laut. (ivn/ova)