Blok-a.com – Ketimpangan antara pelamar kerja dengan ketersediaan lapangan kerja masih menjadi tantangan serius di Indonesia sampai saat ini. Meski data resmi menunjukkan tren perbaikan dalam tingkat pengangguran, realitas di lapangan menggambarkan situasi berbeda. Dengan antrian panjang pelamar kerja untuk satu lowongan yang kian menggunung setiap tahun.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia menunjukkan tren perbaikan. Pada Februari 2025, TPT tercatat sebesar 4,76 persen, turun dari 4,82 persen pada Februari 2024 dan 4,91 persen pada Agustus 2024.
Hingga Februari 2024, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang, dengan IMF mencatat tingkat pengangguran Indonesia sebesar 5,2 persen per April 2024. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi yang relatif tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (1,1 persen), Singapura (1,9 persen), dan Vietnam (2,1 persen).
Meskipun secara statistik menunjukkan perbaikan, TPT Agustus 2024 sebesar 4,91 persen masih lebih rendah dibandingkan TPT Agustus 2019, 5,23 persen. Ini menandakan pemulihan pasca pandemi yang belum sepenuhnya optimal.
Laporan BPS mengenai jumlah pencari kerja dan lowongan kerja di Indonesia juga memperlihatkan ketidakseimbangan. Walaupun jumlah lowongan kerja terus meningkat, namun tetap belum bisa mengimbangi kenaikan jumlah pencari kerja.
Pada 2024, ada sekitar 909 ribu pelamar kerja terdaftar, namun lowongan kerja yang terdaftar hanya 630 ribu, yang berarti ada sekitar 279 ribu pencari kerja yang belum terserap. Meskipun Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan komitmen dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Namun, realitanya masih menunjukkan ada kesenjangan antara supply dan demand tenaga kerja.
Kondisi yang lebih mengkhawatirkan terlihat dari survei persepsi masyarakat. Bank Indonesia mencatat Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) turun menjadi 94,1 poin pada Juni 2025. Angka ini berada di level pesimis karena berada di bawah 100.
IKLK kembali turun pada Juni 2025, masih di bawah 100, menunjukkan rasa pesimis masyarakat akan kondisi ketersediaan lapangan kerja. Penurunan ini merupakan lanjutan dari tren negatif sebelumnya, mengingat pada Maret 2025 indeks masih berada di angka 100,27 poin.
Survei Bank Indonesia ini dilakukan terhadap 4.600 rumah tangga di 18 kota besar. Sehingga memberikan gambaran yang cukup representatif tentang kondisi persepsi masyarakat urban terhadap ketersediaan lapangan kerja.
Hal ini semakin diperkuat setelah beredarnya konten video dan foto di beberapa sosial media yang menampilkan antrean panjang di job fair maupun walk-in. Salah satunya yaitu antrean pelamar kerja di kawasan Santiong, Cianjur, hanya untuk satu lowongan toko ritel.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan analisis mendalam tentang kondisi ini. “Penurunan IKLK selama dua bulan berturut-turut menunjukkan kondisi kritis pasar tenaga kerja,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pendidikan setinggi apapun tidak menjamin lulusan langsung mendapatkan pekerjaan. Bahkan banyak sarjana yang terpaksa mengambil pekerjaan di bawah kompetensinya.
“Kondisi ini bukan sekadar sinyal ‘darurat tenaga kerja’, namun sebuah cerminan adanya mismatch struktural di pasar tenaga kerja,” jelasnya.
Meskipun Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) secara keseluruhan naik, pesimisme terhadap lapangan kerja tetap dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja yang memadai. (mg2/gni)
Penulis: Siti Cholifah (mahasiswi magang STIMATA)