Kota Malang, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Pertamina Malang pada Jumat (14/2/2025).
Sidak yang dipimpin Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, ini bertujuan mengecek stok serta penyaluran LPG 3 Kg, menyusul laporan kelangkaan di Kecamatan Kedungkandang.
“Iya, di 4 kecamatan lainnya stabil, tapi ada satu di Kedungkandang itu di satu pangkalan stok kosong dan sampai di pengecer sulit,” ujar Amithya.
Dari hasil pemantauan langsung, kondisi stok LPG 3 kg kini telah kembali normal baik di pangkalan maupun pengecer.
“Tapi sudah lancar kembali dan kita dipaparkan tadi bagaimana pemetaan dan kondisi di Kota Malang untuk suplainya,” tambahnya.
Kelangkaan dan distribusi yang kurang tepat sasaran menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Amithya menilai perlu ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur penyaluran LPG 3 Kg agar lebih tertata.
“Tadi juga dicontohkan ada Perda. Nah ini kita highlight, hasil dari fenomena kemarin. Kita lihat krusial atau tidak,” katanya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, memastikan stok LPG 3 Kg hingga Ramadan 2025 tetap aman dengan tambahan pasokan sebesar 4 persen.
“Kami koordinasi dengan Pemkot Malang juga, karena ada defisit di penambahan stok ini,” jelasnya.
Terkait urgensi Perda, Bayu menegaskan regulasi ini penting untuk memastikan distribusi LPG tepat sasaran dan memberi sanksi bagi pelanggaran.
“Memang selama ini regulasi belum kuat, maka perlu adanya itu (Perda). Kami akan belajar di daerah lain bagaimana Perda itu berjalan,” tuturnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti harga LPG 3 Kg yang kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer.
“Kita harus kendalikan di luar pangkalan itu. Karena kita periksa ada yang sampai Rp 22 ribu,” ujar Bayu.
Sales Branch Manager Depo Pertamina Malang, Choerul Anwar, memastikan suplai LPG 3 Kg tetap aman, termasuk tambahan 4 persen menjelang Ramadan. Namun, ia mengakui bahwa regulasi daerah diperlukan agar distribusi lebih terkontrol.
“Memang kekuatan hukum belum kuat untuk mendorong penyaluran yang tepat sasaran. Jadi memang penting,” ungkapnya.
Pertamina berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam pengawasan distribusi agar tidak terjadi kelangkaan yang merugikan masyarakat.
“Jadi kami gak bisa memaksakan gimana, karena belum ada regulasi yang kuat. Sehingga, pemerintah harus punya peran di sini,” tutupnya. (yog/bob)