Pasuruan, blok-a.com – Komunitas seni dan budaya di Kota Pasuruan menuntut perhatian serius dari pemerintah terkait berbagai hambatan yang menghambat perkembangan sektor ini. Mereka mengajukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan untuk membahas sejumlah persoalan mendesak, mulai dari pemanfaatan Gedung Kesenian Dharmoyudho hingga legalitas Dewan Kebudayaan Pasuruan (DKP).
Permohonan audiensi telah dikirim sejak 12 Februari 2025, dengan harapan pemerintah segera memberikan solusi konkret. Salah satu isu utama yang disorot adalah pemanfaatan Gedung Kesenian Dharmoyudho yang dinilai belum optimal.
Ketua Umum Sanggar Seni Coral, Ahmad Afandi (Pepeng), menegaskan bahwa gedung tersebut seharusnya menjadi pusat kegiatan seni, bukan sekadar bangunan tanpa fungsi.
“Kami ingin kepastian, bukan janji-janji manis. Gedung Kesenian ini harus bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh komunitas seni, bukan hanya menjadi simbol tanpa manfaat,” ujarnya tegas, Jumat (14/2/2025).
Para seniman juga mengeluhkan regulasi penggunaan gedung yang masih belum jelas, sehingga menyulitkan akses terhadap sarana dan prasarana yang seharusnya menjadi hak mereka.
Selain masalah fasilitas, keberadaan DKP juga menjadi sorotan. Ilham, Ketua Umum Sabdawala, menilai bahwa DKP harus memiliki dasar hukum yang jelas agar bisa berfungsi optimal dalam mendukung pengembangan seni dan budaya.
“Kalau hanya ada namanya tapi tak punya wewenang dan dampak nyata, buat apa? Kami butuh tindakan konkret, bukan sekadar formalitas,” tegas Ilham.
Festival Kampung Budaya, yang diharapkan menjadi ajang apresiasi seni dan budaya, juga menjadi perhatian komunitas seni. Para seniman menilai dukungan pemerintah terhadap kegiatan kebudayaan masih jauh dari cukup.
“Seni bukan sekadar hiburan. Ia adalah jembatan sosial yang harus mendapatkan perhatian serius,” kata Pras, salah satu seniman Terbang Bandung.
Audiensi yang dijadwalkan hari ini diharapkan menghasilkan keputusan konkret yang berpihak pada pengembangan seni dan budaya, bukan sekadar pernyataan normatif. Meski beberapa anggota DPRD menyatakan kesiapan berdialog, komunitas seni tetap menuntut kepastian.
“Kami tidak ingin hanya didengar. Kami ingin solusi nyata, bukan kata-kata manis yang tak pernah diwujudkan,” ujar Pepeng.
Ki Suryo dari Forum Sambung Roso menambahkan kritiknya terhadap kondisi saat ini.
“Kami hanya mewakili suara para seniman dan budayawan. Gedung Kesenian yang seharusnya menjadi wadah apresiasi, kini malah kehilangan fungsinya dan menjadi bangunan yang tak berguna,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kebijakan yang dinilai tidak adil bagi para seniman.
“Logikanya seperti ini: sebuah rumah dibangun dari iuran bapak dan ibu, tapi setelah berdiri, mereka sendiri harus membayar untuk menggunakannya. Bukankah itu aneh?”
Ki Suryo berharap audiensi ini menghasilkan titik temu yang jelas.
“Kami tidak ingin pemerintah terus bersembunyi di balik undang-undang tanpa memberikan solusi,” tandasnya.
DPRD Janjikan Solusi, Seniman Minta Kepastian
Menanggapi tuntutan komunitas seni, Anggota DPRD Kota Pasuruan, Hasjim Asjari, menyatakan bahwa pihaknya siap menampung aspirasi para seniman dan budayawan. Namun, ia menegaskan bahwa ada prosedur yang harus dilalui dalam pengambilan kebijakan.
“Kami memahami keresahan teman-teman seniman. DPRD berkomitmen untuk mencari solusi terbaik, tetapi tentu ada mekanisme yang harus ditempuh. Kami akan membahas ini lebih lanjut dengan pihak eksekutif agar ada langkah konkret yang bisa diambil,” ujarnya.
Hasjim juga menekankan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Pasuruan dan dinas terkait, sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan.
Namun, Budayawan Pasuruan, Ayik Sohaya, menilai audiensi ini akan kurang efektif tanpa kehadiran Ketua DPRD, Wali Kota Pasuruan, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
“Bagaimana bisa ada keputusan strategis jika pemegang kebijakan utama tidak hadir? Ini bukan sekadar diskusi biasa, tetapi pembahasan mengenai nasib seni dan budaya Pasuruan ke depan. Seharusnya mereka ada di sini, mendengar langsung keluhan para seniman,” kritiknya.
Menurut Ayik, keberlanjutan kesenian di Pasuruan tidak hanya bergantung pada DPRD, tetapi juga pada eksekutif yang memiliki kewenangan dalam penganggaran dan kebijakan.
“Kami berharap pertemuan lanjutan bisa melibatkan semua pemangku kebijakan yang berwenang. Jika tidak, ini hanya akan menjadi pembicaraan tanpa hasil nyata,” tambahnya.
Masyarakat dan pelaku seni diharapkan turut aktif dalam audiensi ini untuk memperkuat tuntutan komunitas seni. Pepeng menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang keluhan, tetapi langkah konkret untuk mencari solusi jangka panjang.
“Kami tidak akan diam. Ini adalah perjuangan demi keberlangsungan seni dan budaya di Kota Pasuruan,” tegasnya.(rah/lio)