Blitar, blok-a.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang dijadwalkan berlangsung, Jumat pagi (8/8/2025), batal digelar karena tidak memenuhi kuorum. Dari 50 anggota dewan, hanya sekitar 13 yang hadir, sehingga sidang resmi yang mestinya digelar pukul 09.00 WIB batal dilaksanakan.
Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 tersebut, tidak dihadiri tiga fraksi besar, yakni PKB, Gerindra, dan Golkar.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa seluruh anggota dewan telah menerima undangan resmi rapat. Namun, hingga pukul 11.00 WIB, banyak kursi anggota dewan masih kosong.
“Sesuai peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat paripurna ditunda hingga ada keputusan dari Badan Musyawarah (Banmus),” kata Supriadi.
Kondisi ini dipicu oleh penolakan pihak eksekutif untuk mengalokasikan dana Pokok Pikiran (Pokir) bagi anggota dewan.
Pokir merupakan instrumen penting bagi legislator untuk menyalurkan janji politik dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
“Penolakan alokasi Pokir ini jelas menjadi pemicu utama kekisruhan dan ketidakhadiran anggota dewan,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, di balik permasalahan tersebut, muncul isu yang lebih serius. Dugaan kuat menyebutkan bahwa Bupati Rijanto kerap dikendalikan oleh wakilnya, sehingga muncul kesan “matahari kembar” dalam lingkaran eksekutif.
Bahkan, hubungan politik antara Bupati Rijanto dengan partai pengusungnya, PDI-Perjuangan, juga dikabarkan renggang, yang semakin memperburuk koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Pemerhati kebijakan publik, Setya Nugroho, menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdihansyah. Ia berpendapat bahwa duet ini gagal menjaga stabilitas politik dan arah kebijakan daerah.
“Kalau pemimpinnya saling tarik urat dan tidak satu komando, jangan harap pembangunan akan terlaksana,” tegas Setya.
Ia juga menyoroti bahwa Pemkab Blitar belum melaksanakan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut Setya menandaskan pentingnya keberanian bupati untuk mengambil keputusan tanpa tergantung pada wakilnya.
“Kalau pimpinan eksekutif saling sikut, anggota dewan pengusung pun ikut menjegal, dan rakyat lagi-lagi dikorbankan,” tandasnya. (jar/lio)