Mojokerto, Blok-a.com – Dugaan penyalahgunaan identitas menyeret PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan seorang PPAT/Notaris ke meja hijau. Kasus ini resmi digugat oleh warga Kabupaten Mojokerto, M. Alvan Basyarudin, ke Pengadilan Negeri Mojokerto.
Melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum H. Rif’an Hanum & Nawacita, Alvan mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut dengan Nomor Perkara 297/Gug.PMH/VII/2026.
Selain KCU BRI Magersari/Pasar Tanjung Mojokerto dan pihak PPAT/Notaris, gugatan ini memproses dua orang yang diduga memakai identitas Alvan. Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto juga ditarik sebagai pihak turut tergugat.
Dalam gugatan tersebut, Alvan mengklaim sebidang tanah dan bangunan atas nama dirinya diduga dijadikan agunan kredit tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Aset tersebut seluas 77 meter persegi di Dusun Clangap, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang bersertifikat Hak Milik (SHM).
M. Alvan Basyarudin meminta majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia juga menuntut pembatalan seluruh pengikatan jaminan atas objek sengketa. Termasuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), hingga Sertifikat Hak Tanggungan.
Kronologi Perkara
Dalam dokumen gugatan dijelaskan, tanah tersebut diperoleh penggugat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2018. Selama ini, tanah tersebut tidak pernah dijual, dihibahkan, ataupun dijaminkan kepada pihak mana pun.
Namun, sekitar awal tahun 2025 dirinya mengaku didatangi petugas bank yang menagih tunggakan kredit dengan jaminan sertifikat tanah miliknya. Ia terkejut karena merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tidak pernah menandatangani dokumen kredit, tidak pernah hadir di hadapan pihak bank ataupun PPAT, serta tidak pernah menerima dana pinjaman sedikit pun.
Dalam gugatan juga disebutkan, fasilitas kredit senilai sedikitnya Rp75 juta diduga diajukan menggunakan identitas penggugat. Sementara dana kredit disebut dinikmati oleh pihak lain yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut.
Dugaan penyalahgunaan identitas ini terkuak dari obrolan WhatsApp antara kuasa hukum Alvan dan petugas bank sepanjang Oktober 2025 hingga pertengahan 2026. Dalam percakapan itu, petugas bank membeberkan bahwa orang yang datang membawa KTP, KK, dan sertifikat asli milik Alvan bukanlah sang pemilik sah.
Berpegang pada bukti tersebut, pihak Alvan melayangkan somasi ke bank dan melaporkan kejanggalan kredit ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga menyiapkan laporan pidana ke kepolisian.
Namun, ikhtiar di luar pengadilan itu menemui jalan buntu. Hingga gugatan resmi didaftarkan, bank masih menguasai sertifikat tanah Alvan tanpa memberikan kejelasan penyelesaian.
Tuntutan Penggugat
Selain meminta pengadilan menyatakan seluruh pengikatan jaminan batal demi hukum, M. Alvan juga meminta agar:
- Sertifikat Hak Milik dikembalikan dalam keadaan bebas dari segala pembebanan.
- Hak Tanggungan dihapus (roya) dari objek sengketa.
- Nama penggugat dibersihkan dari catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- Seluruh kewajiban kredit dinyatakan menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan pinjaman.
- Para tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp50 juta dan kerugian immateriil sebesar Rp1 miliar.
- Jika tanah telah beralih atau dilelang, para tergugat diminta membayar nilai objek sengketa minimal Rp250 juta atau sesuai harga pasar.
- Selain itu, penggugat juga mengajukan permohonan provisi agar selama proses persidangan berlangsung tidak dilakukan penagihan, pelelangan maupun tindakan hukum lain terhadap objek sengketa.
Kuasa Hukum: Ini Bentuk Perlindungan Hak Pemilik Tanah
Kuasa hukum penggugat, Rif’an Hanum, menegaskan bahwa kliennya menginginkan kepastian hukum sekaligus memulihkan haknya sebagai pemilik sah tanah.
“Klien kami menegaskan tidak pernah mengajukan kredit, tidak pernah menandatangani dokumen perbankan, tidak pernah memberikan kuasa untuk membebankan hak tanggungan, dan tidak pernah menerima pencairan dana. Karena itu kami meminta majelis hakim menyatakan seluruh pengikatan jaminan atas tanah milik klien kami batal demi hukum apabila terbukti dilakukan tanpa persetujuan pemilik yang sah,” ujar Rif’an Hanum, Jumat (31/7/2026).
Ia menambahkan, perkara tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh lembaga jasa keuangan maupun pejabat pembuat akta agar menjalankan prinsip kehati-hatian secara maksimal.
“Kami berharap perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanahnya. Prinsip kehati-hatian, verifikasi identitas, dan kehadiran para pihak harus dijalankan secara ketat agar kejadian serupa tidak kembali menimpa masyarakat,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Seluruh dalil yang disampaikan dalam gugatan masih menunggu pembuktian di persidangan, sementara para pihak yang menjadi tergugat belum menyampaikan tanggapan resmi atas gugatan tersebut.(Sya)