Mojokerto, blok-a.com – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional membawa konsekuensi terhadap sejumlah regulasi daerah. Untuk memastikan seluruh produk hukum tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, DPRD Kota Mojokerto mulai menyiapkan langkah penyesuaian terhadap seluruh Peraturan Daerah (Perda).
Langkah tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) antara DPRD Kota Mojokerto dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto yang digelar di Kantor DPRD Kota Mojokerto, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengatakan harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting setelah diberlakukannya KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Penyesuaian dilakukan agar Perda yang sudah berlaku maupun regulasi yang masih dalam tahap perencanaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurut Ery, terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian dalam FGD tersebut. Pertama, harmonisasi regulasi dan kepastian hukum, terutama terkait penyesuaian ketentuan sanksi pidana maupun administratif dalam Perda.
Kedua, memperkuat kemitraan strategis antara DPRD dan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Ketiga, memastikan setiap regulasi yang dibentuk berorientasi pada keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Jangan sampai ada pasal dalam produk kita yang batal demi hukum atau menimbulkan multitafsir di lapangan,” tegas Ery.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Mojokerto akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Mojokerto untuk menginventarisasi seluruh Perda yang masih berlaku. Hasil inventarisasi tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan ketentuan mana saja yang membutuhkan penyesuaian.
Selain harmonisasi regulasi, DPRD juga mendorong pemenuhan kebutuhan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Menurut Ery, keberadaan PPNS memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan dan penegakan Perda. Dengan demikian, aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif.
“Keberadaan PPNS dinilai penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Nurul Anwar, menjelaskan bahwa penyesuaian regulasi daerah merupakan konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang efektif berlaku mulai 2 Januari 2026.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.
Nurul menjelaskan, KUHP Nasional membawa sejumlah misi pembaruan hukum pidana, di antaranya dekolonialisasi, unifikasi, dan demokratisasi hukum. Pembaruan tersebut bertujuan membangun sistem hukum pidana nasional yang tidak lagi bertumpu pada warisan hukum kolonial, melainkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan dan aspirasi masyarakat.
“Setiap Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Karena itu, ketentuan pidana di dalamnya harus menyesuaikan dengan KUHP Nasional sebagai undang-undang induk hukum pidana kita,” jelas Nurul.
Salah satu materi penting dalam penyesuaian tersebut adalah perubahan ketentuan mengenai ancaman pidana dalam Perda. Istilah pidana kurungan tidak lagi digunakan dalam rumusan ketentuan pidana Perda sebagaimana sistem pemidanaan sebelumnya.
Ketentuan yang sebelumnya mengatur ancaman pidana kurungan harus disesuaikan dengan sistem pidana denda berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
“Ketentuan yang sebelumnya mengatur ancaman kurungan harus disesuaikan menjadi pidana denda berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana,” pungkasnya.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan Kejari Kota Mojokerto berharap proses harmonisasi dapat menjadi langkah konkret dalam memperbarui tata kelola regulasi daerah. Penyesuaian seluruh Perda diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih aturan, serta memastikan setiap kebijakan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.(Sya)