Kota Malang, blok-A.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang bentuk sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk meminimalisir pelanggaran pidana menjelang pemilu, Rabu (30/11/2022).
Bercermin dari permasalahan pemilu tahun lalu, yakni adanya kasus pengerusakan properti menjelang pemilu. Bawaslu Kota Malang bentuk tim Gakkumdu sebagai antisipasi penanganan kasus pidana terkait pemilu.
Sementara itu, anggota Gakkumdu Kota Malang diantaranya yakni Bawaslu Kota Malang, Polresta Malang Kota dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.
Kepala Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa menyebut dalam launching sentra Gakkumdu, pihaknya mengundang seluruh elemen jajaran Forkopimda Kota Malang serta Panitia Pengawas Kecamatan (Pangwascam).
Lebih lanjut, Alim Mustofa mengharapkan dengan menggandeng Forkopimda, maka kedepannya Bawaslu tidak berdiri sendiri untuk menindak pelanggaran saat pemilu.
“Ketika nanti ada pelanggaran pidana, Bawaslu tidak mengawasi sendiri tapi ada unsur kejaksaan dan kepolisian juga. Nanti bisa bantu Bawaslu pertajam kasus yang sifatnya pidana. Harapannya ditindak dan tertangani lebih cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Alim Mustofa membeberkan potensi pelanggaran yang sering terjadi menjelang pemilu diantaranya yakni isu hoaks dan pengerusakan properti.
“Jadi potensi nanti, misal saat sudah penetapan peserta pemilu. Atau terjadi perusakan, isu hoaks. Itu bisa menjadi potensi pidana di pemilu. Kalau tahun lalu contoh pengrusakan, dan kita lacak belum ketemu pelakunya,” tutup Alim.
Terpisah, Kapolresta Malang Kota, Kombespol Budi Hermanto mengatakan kedepannya pihaknya bersama dengan tim Gakkumdu akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalisir pelanggaran pemilu.
“Nah kami intinya akan menyampaikan kepada masyarakat secara umum, kita juga akan mengawal sepeti berita hoaks,” ungkap Budi Hermanto pada Rabu (30/11/2022).
Pria yang akrab dengan sapaan Budi Hermanto juga mengatakan melalui Gakkumdu akan dilakukan singkronisasi terkait informasi yang keluar dari Bawaslu, KPU, Kejaksaan, Kepolisian dan Pemkot sehingga masyarakat tidak ragu dengan informasi yang ada.
Sementara itu, Kepala Kejari Kota Malang, Edi Winarko berharap dengan adanya Gakkumdu kedepannya pelanggaran dalam tidak akan terjadi di Kota Malang. Sebab, menurutnya barometer kesuksesan pemilu tersebut yakni minim pelanggaran.
“Kita persiapkan melalui Gakkumdu dengan kepolisian dan Bawaslu, mudah mudahan dengan tergabungnya kami dapat menjadi suatu kekuatan untuk meninimalisir pelanggaran pemilu,” tutupnya.(ptu/lio)