Magetan, blok-a.com – DPRD Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan Bupati terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran (TA) 2026 yang berlangsung di gedung paripurna DPRD Magetan, Kamis (10/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Welly Kristanto, Ketua DPRD Magetan Riyin Nur Asiyah beserta jajaran Forkopimda, segenap organisasi perangkat daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Magetan.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 harus mempertimbangkan besarnya kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pendapatan daerah yang masih terbatas.
“Kalau dari sisi kebutuhan, kebutuhan masyarakat itu banyak sekali. Tetapi masalahnya kemampuan kita terbatas. Kebutuhan belanja banyak, sementara pendapatan daerah terbatas,” ujar Suyatni.
Karena itu, pemerintah daerah mengarahkan penyusunan program berdasarkan persoalan yang harus lebih dahulu ditangani. Program yang mendasar dan memiliki tingkat urgensi tinggi menjadi prioritas untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Program-program itu kita arahkan berbasis masalah. Yang menjadi masalah kita prioritaskan dulu, yang mendasar dulu. Prinsipnya, uang mengikuti program yang ada,” jelasnya.
Suyatni menyebut sejumlah arah prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, penguatan komoditas ekonomi terutama pertanian, perbaikan infrastruktur, menjaga harmoni sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan pilihan secara cermat agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Magetan Riyin Nur Asiyah mengatakan pihaknya akan mencermati rancangan APBD 2026 secara menyeluruh dalam proses pembahasan bersama pemerintah daerah.
“DPRD akan mencermati setiap program dan alokasi anggaran yang diajukan. Karena kemampuan anggaran kita terbatas, maka program yang dipilih harus benar-benar sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat,” kata Riyin.
Menurutnya, pembahasan RAPBD tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga memastikan program yang dibiayai memiliki sasaran dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang terbatas justru tidak memberikan dampak yang maksimal. Karena itu, kita akan melihat urgensi setiap program, manfaatnya bagi masyarakat, serta kemampuan daerah dalam melaksanakannya,” imbuhnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal pembahasan RAPBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama DPRD akan membahas rancangan anggaran tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (nan)