Surabaya, blok-a.com – Jawa Timur sebagai Lumbung Energi Nasional memiliki potensi cadangan minyak bumi sebesar 719 Million Stock Tank Barrels (MMSTB) dan gas bumi sebesar 3282,7 Billion Standard Cubic Feet (BSCF).
Perusahaan Migas (K3S) yang beroperasi sebanyak 26 pada WK Migas, adapun status hanya 9 eksplorasi dan 17 eksploitasi.
Pada 2022 rata-rata produksi minyak bumi dan kondesat sebesar 225.000 Barrel Oil Per Day (BOPD) dan gas bumi sebesar 504 Million Metric Standard Cubic Feed Day (MMSCFD) 1/3 dari produksi Nasional yaitu 650.000 Barrel Oil Per Day.
Kegiatan Hulu Migas juga mampu memberikan kontribusi PAD melalui Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi sebesar ± 2 Triliun Rupiah pada 2021.
Untuk itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani kesepakatan bersama pengelolaan Participating Interest (PI) 10 % minyak dan gas bumi (Migas) untuk Wilayah Kerja (WK) Tuban serta WK Brantas di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (3/1/2023) malam.
Untuk WK Tuban terbagi di tiga kabupaten yakni Bojonegoro, Tuban dan Gresik. Sedangkan, WK Brantas meliputi Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung antara Gubernur Khofifah bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.
Pengelolaan hasil migas atau sumber daya alam ini diharapkan mampu mengungkit ekonomi di daerah. Khususnya bagi daerah pengelola PI 10 %.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mengatakan optimis, lewat pengelolaan ini akan meneteskan kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan di daerah.
“Ini juga sebagai hadiah atau rezeki di awal tahun 2023. Meski kami masih harus melakukan berbagai proses untuk memenuhi persyaratan,” ungkapnya.
Khofifah menjelaskan, penandatanganan ini merupakan bentuk sinergitas Kementerian ESDM bersama SKK Migas.
Setelah final maka komitmen setiap daerah penerima bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat baik WK Tuban dan WK Brantas.
Khofifah meminta Dinas ESDM bersama daerah pengelola PI 10% untuk segera berkoordinasi.
“Saya berharap akan ada wilayah kerja lain setelah Tuban dan Brantas yang bisa mendapatkan PI 10 % seperti saat ini. Sementara untuk WK Tuban dan Brantas kita targetkan 2023 final,” tegasnya.
Lebih lanjut, kata Khofifah, kesepakatan ini memberikan hak istimewa kepada daerah penghasil migas yaitu berupa saham PI 10 %.
Keperuntukan migas ini nantinya harus dikelola bersama oleh daerah penghasil migas, provinsi dan kabupaten melalui BUMD yang disepakati.
Kontribusi potensi migas di Jatim, akan lebih dirasakan manfaatnya oleh kabupaten/kota penghasil migas. Baik di Bojonegoro, Tuban, dan Gresik. Serta, wilayah di Kepulauan Madura melalui dana bagi hasil migas maupun PI 10 %. Yang mampu memberi pendapatan daerah bagi pembangunan di wilayah masing masing.
“Semoga tahapan proses berikut sampai pengalihan PI 10% dari KKKS kepada BUMD lancar,” tandasnya.
“Juga sebagai peran nyata daerah dalam investasi pengusahaan hulu migas serta berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Sebagai modal pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya, usai menerima laporan dari Asisten Ekbang Setdaprov Jatim Gunawan Saleh.(kim/lio)