Mojokerto, blok-a.com – Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Mojokerto berhasil diungkap jajaran Polres Mojokerto. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan mobil Isuzu Panther LS yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas sekitar 50 liter untuk menampung solar subsidi.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung Kapolres Mojokerto AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Jumat (13/11/2026). Ia didampingi Kasat Reskrim AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, S.Tr.K., S.I.K., M.Si. dan Kasi Humas IPTU Toni.
Kapolres menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi terkait kondisi kelangkaan BBM yang menjadi perhatian kepolisian. Menindaklanjuti informasi tersebut, jajaran Polres Mojokerto melakukan pengecekan dan penyelidikan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan dugaan praktik penyelewengan solar subsidi yang dilakukan menggunakan satu unit mobil Isuzu Panther LS warna abu-abu tua metalik,” ujar Kapolres.
Dari hasil pemeriksaan, kendaraan tersebut diketahui telah dimodifikasi dengan penambahan tangki khusus berkapasitas sekitar 50 liter. Tangki tambahan itu digunakan untuk menunjang aktivitas pengumpulan dan pengangkutan solar bersubsidi.
Berdasarkan pemeriksaan sementara, praktik tersebut diduga telah dijalankan pelaku sejak 2025. Solar yang diperoleh kemudian dijual kembali kepada para petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin traktor.
Dari aktivitas tersebut, pelaku diperkirakan memperoleh keuntungan mencapai Rp84.672.000 atau sekitar Rp84,6 juta.
Dalam konferensi pers, petugas juga memperlihatkan mobil Isuzu Panther yang digunakan sebagai sarana melakukan penyalahgunaan BBM subsidi. Polisi turut memperagakan cara kerja tangki tambahan yang dipasang di dalam kendaraan tersebut.
Kapolres Mojokerto menegaskan, pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. BBM subsidi merupakan fasilitas pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima, sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan mencari keuntungan pribadi.
Atas dugaan perbuatannya, pelaku dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal tersebut mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
“Atas dugaan perbuatannya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” pungkasnya.
Saat ini, Satreskrim Polres Mojokerto masih menangani perkara tersebut untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini diharapkan menjadi peringatan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, sehingga penyalurannya tetap sesuai peruntukan dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak.(Sya)