Surabaya, blok-a.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menjanjikan program pelatihan bersertifikat bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) serta beasiswa pendidikan bagi anak buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang dipusatkan di depan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Kamis (1/5/2025).
Di hadapan ribuan buruh dari berbagai elemen se-Jawa Timur, Khofifah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk 10.000 korban PHK. Program ini bertujuan agar mereka memiliki akses lebih besar terhadap lapangan kerja yang layak.
“Pelatihan ini tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar Khofifah dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa anggaran untuk program pelatihan tersebut sudah disiapkan dan akan segera dikomunikasikan dengan koordinator serikat buruh guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain sektor ketenagakerjaan, Pemprov Jatim juga memberikan perhatian pada bidang pendidikan. Khofifah menjanjikan kuota khusus bagi anak-anak buruh yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK negeri.
Pemprov akan memberikan beasiswa kepada 10 anak buruh di setiap sekolah swasta. Dengan total penerima beasiswa sebanyak 30 ribu.
“SMA/SMK swasta menyiapkan 10 siswa untuk mendapat beasiswa. Jumlah semua ada 30 ribu anak yang bisa diterima SMA/SMK swasta. Ini sekaligus kado untuk Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas),” ucap Khofifah.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak telah menandatangani 17 tuntutan buruh yang disampaikan dalam peringatan May Day 2025.
“Terima kasih atas rekomendasi dan aspirasi. 17 aspirasi ini sudah saya tanda tangani bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, disaksikan perwakilan serikat buruh,” katanya.
Khofifah menyebut bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan ditelaah lebih lanjut sebelum diajukan ke Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Beberapa poin dari 17 rekomendasi buruh tersebut antara lain usulan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, pengkajian ulang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 terkait penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp10 juta, serta pembebasan PPh 21 bagi buruh perempuan yang menjadi kepala keluarga.
Tuntutan lainnya mencakup penyediaan rumah subsidi untuk buruh dan pengusulan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid sebagai Pahlawan Nasional.
“Insya Allah anggarannya ada, programnya tersedia. Ini untuk memastikan peningkatan keterampilan agar para pekerja dapat mengakses pasar kerja yang lebih baik,” tutup Khofifah.(lio)