Surabaya, blok-a.com – Jer basuki mawa beya. Pendidikan membutuhkan biaya, termasuk melatih UMKM naik kelas.
Selama 2022 Provinsi Jawa Timur menggerojok dana pembinaan dan modal kepada 1,8 juta UMKM, sebesar Rp 64,11 triliun, kini malah diganjar UMKM Award 2022.
Jatim meraih posisi II, kategori strategi pencapaian penyaluran KUR 2022, terbanyak dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Mewakili Gubernur Jatim, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim di Jakarta, menerima penghargaan dari Menkeu RI.
Berdasarkan data realisasi KUR di Jatim 2022 mencapai Rp64,11 triliun yang disalurkan untuk 1,8 juta UMKM. Jumlah ini meningkat sebanyak Rp14,08 triliun dibandingkan pada 2021 yang mencapai Rp49,22 triliun untuk 1,6 juta UMKM.
Penyaluran itu sekaligus menjadi bukti konsistensi dan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendorong UMKM di Jawa Timur untuk naik kelas. Caranya dengan mendorong pelaku UMKM di Jatim untuk dapat mengakses permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR).
Selain itu dilakukan pendampingan, pengarahan, dan permodalan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mengatakan keberhasilan penyaluran KUR 2022 melalui beberapa strategi di antaranya rutin koordinasi dengan bank penyalur, dan ke pelaku usaha.
“Wujud dan bentuk penghargaan kami kepada UMKM atas kontribusinya dalam mengungkit perekonomian Jatim mereka diikutkan acara KUKM Expo,” ujarnya di Grahadi, Jumat (11/8/2023).
“Media juga ikut berperan dalam sosialisasi program KUR,” imbuhnya.
Strategi lain, Pemprov Jatim dalam penyaluran KUR tahun 2022, mengarahkan para debitur pelaku usaha ultra mikro dari akses kredit prokesra di Bank UKMM Jatim, agar menaikkan kelas dengan mengakses KUR.
“UMKM yang mau mengakses KUR berarti UMKM yang punya komitmen untuk naik kelas,” tegasnya.
Dalam KUR Award ini, penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang menerapkan strategi terbaik dalam pencapaian penyaluran KUR di wilayahnya.
Indikator penilaiannya meliputi bagaimana kebijakan daerah dalam membantu penyaluran KUR kepada pelaku UMKM yang terdampak Covid 19. Indikator lainnya adalah bagaimana kebijakan daerah untuk memberdayakan UMKM agar bisa naik kelas.(kim/lio)