Blitar, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mendesak Wali Kota Syauqul Muhibbin untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo, yang saat ini terjerat utang sebesar Rp12 miliar.
Utang ini merupakan tunggakan hak-hak pegawai yang belum dibayarkan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi mengatakan, bahwa perhatian Wali Kota sangat diperlukan dalam situasi kritis ini. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian utang hak pegawai agar tidak berlarut-larut.
“Saran saya, Wali Kota harus turun langsung, mulai dari tukang parkir, karena hak-hak pegawai itu masih terutang Rp 12 miliar,” kata Agus Zunaidi, Jumat (23/5/2025).
RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar saat ini dalam kondisi kolaps dari segi keuangan. Hal itu terjadi lantaran pengeluaran serta utang RSUD Mardi Waluyo Blitar lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diterima.
“Kondisi keuangan RSUD Mardi Waluyo semakin memburuk, dimana pengeluaran rumah sakit kini jauh melebihi pendapatan yang diterima,” tandasnya.
Dengan kondisi yang semakin kritis, DPRD Kota Blitar berharap agar Wali Kota dapat segera memberikan perhatian dan solusi untuk mengatasi masalah keuangan RSUD Mardi Waluyo.
“Tanpa tindakan yang tepat, masa depan pelayanan kesehatan di kota ini bisa terancam,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar.
Direktur RSUD, dr. Muhammad Muchlis menjelaskan, bahwa peningkatan biaya pelayanan tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pasien.
“Sejak dua tahun terakhir, rumah sakit mulai menunjukkan tanda-tanda defisit. Pendapatan kami kalah dibandingkan pengeluaran,” jelas Muchlis.
Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh berkurangnya kunjungan pasien, yang berdampak langsung pada klaim BPJS.
Rata-rata pendapatan RSUD Mardi Waluyo hanya mencapai Rp90-98 miliar per tahun, sementara biaya operasional yang harus dikeluarkan jauh lebih besar.
“Ketika utang terus menumpuk dan pendapatan tetap atau malah menyusut, lama-lama kami akan kolaps,” ujarnya. (jar/lio)