Kota Malang, blok-a.com – Ketimpangan ekonomi erat kaitannya dengan angka warga miskin atau fakir miskin.
Sebenarnya berapa angka atau jumlah warga miskin di Kota Malang? Dan bagaimana Pemkot Malang mengentaskan mereka dengan memberi program kesejahteraan?
Untuk kemiskinan, Pemkot Malang memiliki fokus tersendiri. Targetnya hingga era Sutiaji berakhir sebagai pemimpin daerah adalah 3,77 persen. Hal itu telah tercantum di RPJMD.
Angka kemiskinan pun di era Sutiaji menurun. Berdasarkan angka dari BPBD Kota Malang pada tahun 2020 menurun drastis dari 7,22 persen di 2008 menjadi 4,44 persen.
Lalu di 2021 sempat naik sedikit. Angka kemiskinan di Kota Malang menjadi 4,62 persen.
Namun gegara program yang digeber Pemkot Malang pada tahun 2022 angka kemiskinan kembali menurun menjadi 4,37 persen.

Keberhasilan untuk menurunkan angka kemiskinan ini pun menuai prestasi. Kota Malang dinobatkan menjadi daerah yang memiliki warga miskin terendah kedua se-Jawa Timur.
Wakil Wali Kota Malang sekaligus Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan, Sofyan Edi Jarwoko menjelaskan, bahwa program Pemkot Malang untuk mengentaskan kemiskinan memang berjalan efektif.
“Kota Malang angka kemiskinannya terkecil kedua setelah Kota Batu. Itu se-Jawa Timur. Artinya kondisi masyarakat miskin di Kota Malang betul-betul tertangani oleh Pemerintah,” tuturnya.
Untuk mengentaskan kemiskinan sesuai target, yakni 3,77 persen tersebut, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran Rp 453,72 miliar.
Anggaran tersebut akan dibagi ke sejumlah OPD untuk misi menyejahterakan warga miskin. Ada Diskopindag Kota Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, DPUPRPKP, Disnaker-PMPTSP, Dinas Kesehatan, Diskopindag dan juga Dinsos-P3AP2KB.
Program-nya berupa kesehatan gratis, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan UMKM, beasiswa bagi warga yang tidak mampu, program bedah rumah hingga bantuan sosial.

“Langkah-langkah yang kami ambil adalah lakukan pendataan by name by address by needs,” ungkapnya.
Tujuan Sofyan Edi fokus pada validasi data itu adalah agar program yang dibuat nantinya tepat sasaran.
Bantuan hingga acara pelatihan yang digelar Pemkot Malang bisa tepat sasaran ke warga miskin yang membutuhkan.
Sehingga warga miskin di Kota Malang mempunyai penghasilan tambahan dan ketimpangan ekonomi juga akan diperkecil di Kota Malang.
“Ketika data sudah ada seluruh aktifitas program soal penhentasan kemiskinan itu harus ditujukan kepada data yang sudah kita miliki tadi. Data itu penting, karena supaya tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk validasi data sendiri sudah dilakukan di dua kecamatan, yakni Kedungkandang dan Sukun.
“Sekarang di tiga kecamatan Blimbing, Lowokwaru, dan Klojen,” ujarnya.
Hasil validasi itu ternyata ada 38.789 KK yang dikategorikan warga miskin. Validasi itu dilakukan dari jumlah responden 41.906 KK.
Sementara sisanya di 3 kecamatan hingga saat ini dilakukan validasi data. Ada 37.879 KK yang akan divalidasi untuk pendataan warga miskin di Kota Malang.
“Jadi harapannya jangan sampai ada temhan rakyat miskin gak dapat bantuan, malah mendapat bantuan. Maka pendataan validasi itu benar-benar penting,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito menyebut ada sejumlah program yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu untuk mengentas kemiskinan di Kota Malang.
Pertama, seperti bimbingan teknik untuk melakukan kewirausahaan bagi masyarakat yang terlantar dan anak jalanan.

Lalu, pelatihan bagi mereka yang tergolong miskin untuk bisa mendapatkan keterampilan berwirausaha agar dapat berpenghasilan.
Selanjutnya, bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD) serta kelompok bersama dalam mengedukasi pemanfaatan e-warung atau digitalisasi UMKM.
“Kalau ada keluarga miskin, seperti lansia yang memang sudah tidak produktif, kita ada program rantang kasih. Kalau yang masih produktif, kita beri pelatihan, kita carikan pelatihan yang cocok dan kita koordinasi dengan perangkat daerah lain,” tandasnya. (bob)