Sidoarjo, Blok-a.com – Bupati Sidoarjo, Subandi melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, 150 pejabat administrator eselon III, serta enam pejabat fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pengawas eselon IV, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026).
Seluruh pejabat yang dilantik tersebut diambil sumpah dan janjinya sebagai bagian dari amanah pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena pejabat pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas dan menyelesaikan tugas administratif saja. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Karena harapan masyarakat kepada pemerintah dapat bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Bupati Subandi.
Untuk itu, Subandi berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar aktif membangun koordinasi dan komunikasi yang baik. Kekompakan diperlukan mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan. Tujuannya agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
“Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dijelaskannya, rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dalam dinamika pemerintahan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya membangun kekuatan organisasi serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan.
“Mutasi ini sudah biasa. Ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh jajaran. Keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai apabila setiap perangkat pemerintahan bekerja sendiri-sendiri. Sehingga membangun kekompakan baik di lingkungan OPD dan lembaga daerah perlu ditingkatkan.
“Selain memperkuat internal pemerintahan, membangun harmonisasi dengan DPRD dan aparat penegak hukum (APH) di Sidoarjo sangat penting dilakukan. Sinergi antar lembaga tersebut harus terbangun dengan baik. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan semakin kuat dan terarah,” ungkapnya.
Diharapkan seluruh pejabat dapat segera menjalankan tugas dengan menjaga koordinasi dalam aktivitas pelayanan publik.
“Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” harapnya. (Fah)